Banda Aceh - Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh bersepakat untuk mengalihkan dana perjalanan dinas seluruh anggota dan sekretariat dewan setempat sebesar Rp 1,263 miliar.
Pangalihan dana perjalanan dinas itu dilakukan untuk membantu proses penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di ibu kota Provinsi Aceh tersebut.
Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat Banmus yang dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, dan turut dihadiri para unsur pimpinan lainnya, di gedung legislatif setempat, Kamis 26 Maret 2020.
Dana itu nantinya akan digunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 antara lain untuk kebutuhan RSU Meuraxa, pengadaan masker, hand sanitizer, thermal gun.
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar mengatakan, pengalihan dana sebesar Rp 1,263 miliar ini sebagai wujud empati dan kepedulian anggota DPRK terhadap masih terbatasnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di rumah sakit serta fasilitas kesehatan lainnya di Banda Aceh.
Disamping itu, kata Farid, juga untuk mendukung langkah pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Apalagi, dana tanggap darurat dari belanja tak terduga yang dianggarkan melalui APBK Banda Aceh tahun 2020 hanya sebesar Rp 1 miliar.
“Anggaran sebesar Rp 1,263 miliar itu nantinya agar ditempat pada pos Dinas Kesehatan, RSU Meuraxa dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banda Aceh,” ucap Farid Nyak Umar dalam keterangannya kepada Tagar, Jumat, 27 Maret 2020.
Farid menyampaikan, pengalihan dana perjalanan dinas DPRK ini juga untuk mendukung kerja-kerja Pemko Banda Aceh melalui tim siaga bersama penanggulangan Covid 19, serta wujud kepedulian dan empati dari 30 anggota dewan kota atas kondisi hari ini.
"Ini kontribusi nyata seluruh anggota DPRK sebagai kepedulian atas terbatasnya APD bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Banda Aceh," ujarnya.
Kemudian, lanjut Farid, kontribusi anggota DPRK Banda Aceh ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 440/2436/SJ terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.
"Dana itu nantinya akan digunakan untuk antisipasi dan penanganan dampak Covid-19 antara lain untuk kebutuhan RSU Meuraxa, pengadaan masker, hand sanitizer, thermal gun, pembelian bahan disinfektan dan kebutuhan mendesak lainnya," tutur politikus PKS itu. []
