Medan - Mengambil nama Gerakan Kakek dan Nenek Peduli Keadilan, kumpulan ulama bersorban, dan wanita berhijab melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kamis 27 Juni 2019 sore.
Massa menyuarakan agar Polri bertanggung jawab terhadap korban penganiayaan berakibat kematian dalam aksi unjuk rasa 21-22 Mei 2019 di Kantor Bawaslu di Jakarta.
"Kita juga meminta penyidik Polri untuk segera menetapkan tersangka terhadap perkara penganiayaan di kantor Bawaslu kemarin, kemudian ungkap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, secara profesional sesuai perundangan-undangan," kata Abu Fajar, kordinator aksi.
Berita sebelumnya: Ulama Bersorban dan Wanita Berhijab Keliling Medan
Selain itu, massa juga meminta DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap peristiwa penganiayaan yang berakibat kematian dalam aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu.
"Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi, diduga adanya kematian tidak wajar terhadap enam ratus petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di berbagai daerah di Indonesia," sambungnya.
Dalam aksi, massa merasa prihatin terhadap penegakan hukum di Indonesia yang dalam kasus tertentu dilakukan secara diskriminatif dan represif serta diduga dikuasai oleh oligarki kapitalistik atau sekelompok orang yang memiliki uang mengendalikan negara sesuai kepentingannya untuk menghancurkan kedaulatan NKRI.
Berita sebelumnya: Kapolda Sumut: Putusan MK, Masyarakat Harus Tenang
Rospita Pandiangan selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Masyarakat Sekretariat DPRD Sumut menerima massa aksi. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPRD Sumut.
Tidak lama menerima sambutan dari perwakilan DPRD Sumut, massa membubarkan diri dengan tertib dan teratur, sambil berucap Allahu Akbar.[]
