Medan - Sejumlah titik di Kota Medan banjir. Dua anggota DPRD setempat, Paul Simajuntak dan Antonius Tumanggor meminta Akhyar Nasution sebagai pelaksana tugas wali kota bekerja maskimal mengatasi kejadian berulang ini.
Beberapa penyebab banjir diungkap keduanya, seperti drainase yang perawatannya tidak maksimal, masyarakat membuang sampah sembarangan, serta banyaknya bangunan yang berdiri di atas aliran sungai.
Pemko Medan diminta tegas melakukan pengawasan. Apalagi, dalam waktu dekat akan terbit Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Tidak tegasnya penegakan perda nantinya, membuat masyarakat atau pihak lainnya dengan mudah mendirikan bangunan di wilayah yang dilarang.
"Kita dari Komisi IV meminta kepada Pemko Medan agar fokus menangani banjir yang selalu terjadi di Kota Medan, setiap hujan turun, kota ini selalu dihantui banjir," kata Antonius, Rabu 29 Januari 2020.
Menurut anggota Fraksi Nasdem, itu ada beberapa poin penegasan yang harus dilakukan oleh Pemko Medan, tujuannya agar banjir tidak menjadi momok bagi masyarakat.
"Lakukan pengorekan sejumlah parit, maupun sungai yang ada di Kota Medan, pemerintah harus berkomitmen untuk rutin melakukan pengorekan parit," ucapnya.
Saya pernah juga mengalami banjir, ketika mau urus dokumen keluarga
Pemko Medan jangan lemah terhadap siapapun yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai dan jalur hijau.
"Sepanjang jalur hijau harus difungsikan dengan maksimal, jangan ada lagi bangunan berdiri di jalur hijau, sudah ada contoh bangunan berdiri di tempat yang dilarang, misalnya bangunan megah Podomoro, yang berada di Kecamatan Medan Barat dan lainnya. Tegakkan perda yang ada. Pemerintah harus berani dan tegas, jangan tutup mata," ucap dia.
Senada, Paul Simajuntak meminta Pemko Medan tegas menegakkan perda. DPRD Medan akan mendukung pemerintah, sepanjang membuat kebijakan yang sifatnya untuk masyarakat.
"Banyak drainase yang kurang terawat, sehingga membuat drainase itu bekerja tidak maksimal, kemudian kesadaran masyarakat juga harus dibangkitkan, karena masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, membuat drainase menjadi tersumbat," kata Paul.
Anggota Fraksi PDIP ini mengaku pernah mengalami banjir, ketika mengurus dokumen di kantor lurah di Kecamatan Medan Perjuangan.
"Saya pernah juga mengalami banjir, ketika mau urus dokumen keluarga, karena airnya tinggi, terpaksa saya buka sepatu dan menggulung celana agar tidak basah," ujarnya.
Pengakuan Paul, mereka dari DPRD Kota Medan akan mendukung pemerintah, terutama permasalahan anggaran untuk membangun atau memperbaiki drainase.
"Memang kita tahu pemerintah juga kurang anggaran ketika untuk membangun drainase, dipetakan yang mana skala prioritas. Untuk anggaran kita pasti akan membantu melalui DPRD, karena ini semua untuk masyarakat Kota Medan. Ke depannya, Kota Medan ini jangan terjadi banjir lagi," kata dia.
Beberapa ruas jalan di Kota Medan terendam banjir, setelah turun hujan beberapa jam. Di antaranya di Kecamatan Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Area dan lainnya.[]
