DPRD Pandeglang: Semprot Disinfektan Kurang Efektif

Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang mengatakan penyemprotan disinfektan yang dilakukan Pemkab Pandeglang kurang efektif.
Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Golkar Miftahul Farid Sukur, Minggu, 5 April 2020. (Foto: Tagar/Moh Jumri)

Pandeglang - Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Miftahul Farid Sukur mengatakan penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang bersumber dari dana tak terduga kurang efektif. 

Saya inginnya lockdown, tapi harus semua daerah karena itu kan kewenangan pusat.

"Tetap orang-orang masih berkeliaran. Emang virus engga bakal datang lagi kalau disemprot? Daripada beli terus itu disinfektan, mending dipake meuli kejo (beli nasi)," ucap Farid kepada Tagar melalui pesan WhatsApp, Minggu, 5 April 2020.

Menurut dia, penyemprotan hanya berpotensi menyebabkan penghamburan anggaran tanpa memberi efektifitas pencegahan dalam mengantisipasi menyebarnya virus Corona

Pemerintah, kata dia, harus segera memberlakukan lockdown sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Ia mengatakan kebijakan itu sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi anggaran yang terbuang secara percuma.

"Saya inginnya lockdown, tapi harus semua daerah karena itu kan kewenangan pusat," ucap Farid

Farid mengatakan, untuk masalah biaya hidup masyarakat yang akan terdampak dari kebijakan tersebut, bisa diserahkan ke masing-masing daerah agar bisa bertanggungjawab dalam pemenuhan kebutuhan.

"Biaya hidup masyarakat bisa ke daerah masing-masing, pake dana desa bisa kok, Bankeu Provinsi juga bisa. APBD belikan sembako, uang rakyat ini. Yang penting jelas, yang miskin dikasih, yang kaya mah jangan. Dan itu anggaran Pilkada daripada ga kepake, bisa dialokasikan. Lockdown bisa aman ini. Praktis buat dua minggu, dan tidak sulit," tuturnya.

Politisi Muda Pandeglang itu mengatakan, pemerintah jangan terlalu ribet dalam penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Sehingga, kata dia, pemerintah berani mengambil sikap tegas dalam persoalan ini.

"Kalau saya berfikiran untuk kemaslahatan umat. Dari pada sekarang? Ga ada kepastian,"ujarnya.

Menurut dia, penyemprotan disinfektan yang kian masif dilakukan di Kabupaten Pandeglang dianggap tidak memahami mekanisme atau tata cara bagaimana penyemprotan harus dilakukan. Karena, kata dia, hal itu bisa memberikan masalah baru bagi kesehatan masyarakat.

"Penyemprotan itu untuk benda-benda yang sering kita pegang, bukan untuk jalan, kendaraan apalagi manusia," ucapnya. []

Berita terkait
Satu PDP Covid-19 Asal Pandeglang Meninggal Dunia
PDP yang dirawat di RSDP Kota Serang dikabarkan meninggal dunia pukul 02.00. Ia memiliki riwayat berpergian ke Tanah Abang, Jakarta Pusat
Bupati Pandeglang Pantau Kelangkaan Masker di Pasar
Bupati Pandeglang Irna Narulita memantau masker dan harga pasar yang disinyalir terkena dampak dari adanya penyebaran virus Corona atau Covid-19.
DPRD Banten Awasi Dana Penanganan Covid-19
DPRD Provinsi Banten akan mengawal penyaluran dana untuk penanganan virus Corona atau Covid-19.
0
Parlemen Eropa Kabulkan Status Kandidat Anggota UE kepada Ukraina
Dalam pemungutan suara Parlemen Eropa memberikan suara yang melimpah untuk mengabulkan status kandidat anggota Uni Eropa kepada Ukraina