UNTUK INDONESIA
DPRD: JR Saragih Tak Transparan Kelola Dana Covid-19
Wakil Ketua DPRD Kabupaten menyebut Bupati JR Saragih tidak transparan mengelola anggaran penanganan Covid-19.
Bupati Simalungun JR Saragih didampingi Kapolres Simalungun, Dandim 0207 Simalungun dan Kadis Kesehatan memberikan keterangan kepada wartawan di Posko Covid-19 Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis, 2 April 2020. (Foto: Tagar/Jonatan Nainggolan).

Simalungun - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun Samrin Girsang menyebut Bupati JR Saragih tidak transparan dalam pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.

Hal itu disampaikan Samrin dalam diskusi virtual yang difasilitasi Perkumpulan Anak Rantau (Pantau) Simalungun pada Kamis, 30 April 2020 sore, dengan tema 'Langkah Strategis Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam Menghadapi Covid-19'. Diskusi dihadiri sekitar 55 orang.

Samrin, salah seorang pembicara di sana menyebut, banyak persoalan terjadi saat bupati menangani Covid-19, di antaranya pembangunan ruang isolasi di Batu 20 dan Parapat, tidak adanya koordinasi serta transparansi dengan DPRD dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 110.5 miliar.

"Sampai pada hari ini DPRD Simalungun sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Bupati Simalungun hingga tiga kali, namun tak kunjung ditanggapi," kata dia.

Silverius Bangun, pembicara lainnya mengatakan, dalam menghadapi kasus corona yang masih pertama kali dihadapi, tidak ada yang bisa menjamin bahwa ruang isolasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini mubazir dan tidak diperlukan.

Dia juga menyoroti ungkapan Samrin Girsang yang menurutnya lebih cenderung mengeluh atas sikap bupati.

Pantau membuat kegiatan nyata dalam membangun Simalungun

Pembicara lainnya, Kepala Dinas Kesehatan Simalungun, dr Lidia Saragih menjelaskan update kasus Covid-19 di wilayahnya, yakni positif 2 orang, PDP 26 orang, ODP 29 orang, sembuh PDP 6 orang, dan PDP meninggal 4 orang.

Dia juga menjelaskan ada tiga RSUD rujukan di Kabupaten Simalungun dalam menangani kasus ini, yaitu di Pardagangan, Pamatang Raya, dan Parapat.

Bobok S Simanjuntak, seorang praktisi ketahanan pangan, mengatakan Covid-19 memberi dampak ke berbagai sektor, salah satunya yang harus diantisipasi adalah ketahanan pangan.

Menurut dia, dalam menghadapi wabah ini perlu menjaga pola hidup sehat dan ketahanan pangan yang dapat membentuk imunitas tubuh juga aktivitas positif lawan corona.

Pengamat kebijakan pemerintah, Rikanson J Purba menyebut, terhadap penanganan Covid-19 di Simalungun, pemerintah kabupaten kerjanya ngawur, termasuk pembangunan ruang isolasi yang tidak begitu penting, pemberian masker yang tidak komprehensif, dan tidak mengena ke masyarakat.

Jhon Mejer Purba mengungkapkan, pemuda baik yang tinggal di Simalungun maupun di perantauan sangat penting dilibatkan dalam menangani persoalan Covid-19 ini. Banyak potensi yang ada di dalam pemuda, melalui pemikiran juga tenaga.

Pantau Simalungun didirikan para perantau asal Simalungun ikut ambil andil dalam mengkampanyekan juga mengedukasi saudara, orang tua yang ada di kampung halaman.

"Nantinya, Pantau membuat kegiatan nyata dalam membangun Simalungun, baik melalui sumbangsih pemikiran, pengawasan terhadap Pemkab Simalungun, juga mendorong serta mengingatkan DPRD Simalungun dalm menjalankan tugas," kata Jhon, salah satu pendiri.[]

Berita terkait
Positif Covid-19 di Sumut Tambah, 1 dari Simalungun
Jumlah pasien suspek Covid-19 di Sumatera Utara mengalami peningkatan.
Arist: Dinsos Simalungun Jangan Persulit Adopsi Bayi
Arist Merdeka Sirait meminta Dinas Sosial Simalungun tidak mempersulit calon orang tua bayi yang dibuang di area perkebunan.
3 PDP Covid-19 di Simalungun Sembuh
Tiga warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 dinyatakan sembuh.
0
Hoaks Jogya Yess soal Marak Kriminal di Yogyakarta
Polda DIY memastikan pesan berantai yang mengatasnamakan Jogya Yess adalah hoaks.