Bandung - Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Bedi Budiman, mengapresiasi upaya pembangunan desa termasuk penanganan pandemi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. “Kami (DPRD Jawa Barat) mengapreasi dan mendukung yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan pandemi, termasuk perhatian lebih untuk pembangunan pedesaan yang jumlah desa di Jawa Barat ini banyak ada 5.312 desa,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tagar di Bandung, 21 September 2020.
Meskipun demikian, Bedi tetap mengingatkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat agar semua kebijakan ataupun langkah-langkah yang dilakukan terutama dalam menangani pandemi Covid-19 harus didasari oleh data, data hasil penelitian para ahli. Sehingga, kebijakan yang dikeluarkan lebih sistematis dan terukur. “Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat langkah-langkahnya harus sangat sistematis berdasarkan riset (dalam menangani Covid-19),” pinta dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menuturkan penanganan sektor ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi harus berjalan beriringan. Sebab, keduanya sama pentingnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh bupati atau wali kota di 27 kabupaten dan kota agar tetap masif menyosialisasikan pentingnya disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pun diminta terus memperketat penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mecuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak atau gerakan 3 M. Terutamanya, terus meningkatkan pengetesan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) uji usap.
“Saya titip agar kita tidak mengendorkan ronda. Ibaratnya, ronda itu harus 24 jam. Jika lelah, maling akan masuk. Penanganan Covid-19 seperti itu. Kita tidak boleh lelah untuk mengetes, harus tegas terhadap kerumunan, dan disiplin terapkan protokol kesehatan,” kata Gubernur Ridwan Kamil.
Disamping itu, Gubernur juga meminta agar seluruh kegiata ekonomi wajib disertai penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kalau tidak, akan muncul kluster baru yang akhirnya kegiatan ekonomi kembali ditutup, dan masyarakat kembali dirugikan.
“Kegiatan ekonomi harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Covid-19 mengajarkan kita tidak bisa hanya mengurusi kesehatan saja, tetapi juga ekonomi. Karena itu, ekonomi boleh berjalan, asal protokol 3M diterapkan. Ekonomi akan tutup kalau terjadi pelanggaran 3M," katanya (adv). []