Bandung - DPRD Jabar berjanji mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi BPK Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar TA 2018 dan 2017.
"Tadi penyerahan LHP LKPD TA 2018 dari BPK RI. Pemprov Jabar sudah delapan kali meraih WTP. Tapi tadi disampaikan dalam paripurna, ada beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti. DPRD harus mendorong Pemprov Jabar," tutur Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di Bandung, Selasa 28 Mei 2019.
DPRD Jabar berharap Pemprov Jabar bergerak cepat menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Karena berpengaruh terhadap penilaian kepatuhan.
Baca juga: Diganjar WTP, Keuangan Jabar Masih Sisakan Masalah
"Dan diharapkan tak akan muncul lagi di laporan keuangan tahun anggaran 2019 nanti," kata dia.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir menambahkan, Komisi I siap mengawal dan mendorong penyelesaian rekomendasi BPK.
"Kita akan mendorong agar Pemprov Jabar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, dan ini akan menjadi nilai tambah kepatuhan Pemprov Jabar," ujarnya.
Dia mengakui banyak kendala dihadapi Gubernur Ridwan Kamil. Kebijakannya kebanyakan sisa dari pemerintahan zaman Ahmad Heryawan, mengingat masih menggunakan RPJMD era Aher dan Deddy Mizwar.
Baca juga: Ombudsman Jabar: Harga Bahan Pokok Stabil
"Bisa saja kendala karena peralihan kepemimpinan. Karena ada kebijakan yang diperbaharui," kata dia.
Komisi I berharap, apapun alasannya penyelesaian rekomendasi harus dilakukan. karena sudah ada aturan. []
