Bandung - Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono, menyebut terdapat sejumlah aset tidak bergerak (tanah) milik Pemprov Jabar diklaim oleh pihak tertentu berbuntut pada sengketa di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Akibatnya tanah milik Pemprov diakuinya berkurang.
Imam menyorot hal ini berdasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran 2018 yang dikatakannya bermasalah. LKPJ 2018 berjalan lewat tiga kali pergantian gubernur.
"Hampir setiap tahun dalam LKPJ Gubernur Jawa Barat selalu muncul permasalahan aset yang banyak diklaim oleh pihak lain. Masalahnya ini terus berulang meskipun mulai berkurang," tutur Imam kepada Tagar saat ditemui di DPRD Jabar, Kamis 25 April 2019.
Imam menyebutkan hingga saat ini sejumlah aset yang disengketakan di PN Bandung telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik dimenangkan pihak Pemprov Jabar atau pihak yang mengklaim. Menurut Imam, kasusnya tak sedikit, tetapi masih taraf aman.
"Sengketa lahan antara Pemprov Jabar dengan pihak yang mengklaim beberapa sudah ada keputusan PN-nya dan ada beberapa yang belum. Kasusnya memang tidak sedikit, tetapi dari tahun ke tahun permasalahan aset mulai berkurang. Jadi, masih relatif amanlah (tidak terlalu banyak)," terangnya.
Mengingat persoalan aset ini dalam Daftar Isian Masalah (DIM) di LKPJ Gubernur Jabar, Imam berharap Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jabar dipisahkan dari Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Jabar.
"Agar permasalahan aset ini tidak selalu muncul, kita rekomendasi kepada Gubernur Jabar agar badan yang mengurusi aset itu dipisah tersendiri jangan disatukan dengan urusan lain," ujar Imam.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jabar, Darius Doloksaribu, membenarkan ihwal permasalahan aset ini selalu muncul. Menurut Darius, permasalahan aset yang paling banyak terjadi semasa Gubernur Jawa Barat dijabat oleh Ahmad Heryawan (Aher).
"Di era Ahmad Heryawan justru permasalahan aset paling banyak jumlahnya. Banyak aset tidak bergerak yang hilang begitu saja," tuturnya.
Permasalahan aset di era Aher, lanjut Darius, termasuk yang saat ini disengketakan di PN Bandung. Namun, Darius memilih bungkam terkait detail jumlah kasus dan nilai kerugian dari kehilangan aset di Pemprov Jabar.
"Yang jelas aset daerah milih Pemerintah Provinsi Jabar banyak bermasalah di era-nya Aher," pungkasnya.
Baca juga:
