UNTUK INDONESIA
DPR: Tinjau Ulang Keputusan Sekolah di Zona Kuning
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo menginginkan peninjauan ulang sekolah di zona kuning.
Ilstrasi sekolah. (Foto: dok. Tagar)

Jakarta - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuka sekolah di zona kuning harus dipertimbangkan secara matang. Menurut dia, keputusan di tengah pandemi Covid-19 harus dipikirkan karena beresiko menambah kasus penularan.

"Diizinkannya pembukaan sekolah di zona kuning merupakan langkah yang tidak tepat di saat kasus Covid-19 masih meningkat dan belum memperlihatkan tanda pelandaian. Apalagi penyebaran masih meluas dibeberapa daerah," kata Bramantyo di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Nyatanya, di zona hijau pun KBM tatap muka masih berkendala dan berisiko tinggi.

Menurut Bramantyo, pemerintah seharusnya fokus dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 terlebih dahulu, agar situasi aman dapat tercapai dan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka bisa kembali dilakukan. 

"Perkantoran yang diharapkan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin saja justru melahirkan klaster baru. Bagaimana dengan sekolah? Keputusan ini sangat berisiko," ucapnya 

Seharusnya, kata dia, pemerintah bekerja lebih cepat dan tepat agar jumlah zona hijau semakin banyak. Ia mengatakan, data Satgas Penanganan Covid-19, proporsi anak Indonesia usia 6-18 tahun yang menderita Covid-19 sebanyak 6,8 persen, dengan tingkat kematian 1,1 persen. 

"Secara global, baru-baru ini WHO mengumumkan proporsi orang berusia 15-24 yang menderita Covid-19 naik dari 4,5 persen pada Februari menjadi 15 persen pada Juli 2020," ucap dia.

Menurut Bramantyo, data yang disebutkan Ketua Satgas Covid-19, sekitar 8000 anak yang terkonfirmasi positif Covid-19, mayoritas tertular dari orang dewasa yang ada di sekitar. Artinya, kata dia, anak-anak usia sekolah sangat rentan tertular.

Bramantyo juga menyayangkan revisi SKB 4 Menteri dilaksanakan tanpa evaluasi yang jelas terhadap sekolah di zona hijau yang telah menjalankan KBM tatap muka terlebih dahulu. 

"Nyatanya, di zona hijau pun KBM tatap muka masih berkendala dan berisiko tinggi. Di Kalimantan Barat, KBM tatap muka akhirnya ditunda karena tiga orang guru dinyatakan positif Covid-19," kata dia.

Selain itu, kata dia, seorang guru dan operator sekolah diketahui positif setelah sekolah terlanjur dibuka, akibatnya sekolah pun ditutup kembali di Sumatera Barat. Kemudian, sebanyak 17 orang anak menderita Covid-19 karena tertular dari orang tua dan teman, sehingga sekolah diliburkan di Bengkulu.

"Zona hijau di Bengkulu yang membuka sekolah pada 20 Juli 2020 pun berubah menjadi zona merah hanya dalam dua pekan," ucap dia.

Bramantyo mengatakan pengumuman revisi SKB 4 Menteri meninggalkan banyak kejanggalan dan pertanyaan. Contohnya, kata dia, jarak tempuh dan transportasi siswa serta guru dari rumah ke sekolah tidak diatur. 

"Apakah yang tinggal di zona merah atau oranye tetap boleh masuk ke sekolah di zona kuning? Apakah boleh naik kendaraan umum? Apakah akan dilaksanakan tes massal sebelum sekolah dibuka? Zonasi Covid-19 ini bersifat sangat dinamis dan selama tidak ada pembatasan mobilitas, risiko penyebaran akan terus meningkat, " ujarnya.

Ia mengatakan, jumlah zona kuning dan hijau dalam paparan Mendikbud dan Ketua BNPB pada konferensi kemarin berbeda. Seharusnya, kata Bramantyo, pemerintah mengevaluasi sekolah di zona hijau terlebih dahulu. 

"Kemudian mengidentifikasi kendala dan praktik baiknya, sebelum memutuskan relaksasi ini,” tuturnya. 

Berita terkait
Sekolah Boleh Buka Asal Diizini Pemda dan Orang Tua
Sekolah di zona hijau dan kuning boleh melakukan tatap muka asala memenuhi persyaratan dari Kemendikbud.
Penjelasan Nadiem Makarim Soal Sekolah Tatap Muka
Nadiem mengatakan ketentuan daerah golongan zona hijau atau kuning bisa diputuskan untuk tetap belajar di rumah atau tidak oleh Pemda setempat.
Bupati Pandeglang: Murid Bisa Belajar di Sekolah
Bupati Pandeglang Irna Narulita menyetujui kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka di sekolah.
0
DPR: Tinjau Ulang Keputusan Sekolah di Zona Kuning
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo menginginkan peninjauan ulang sekolah di zona kuning.