UNTUK INDONESIA
DPR Tanggapi Isu China Bangun Pangkalan Militer di RI
Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon kepada Kongres mengatakan bahwa China hendak membangun pangkalan militer di Republik Indonesia (RI).
Anggota DPR RI Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sukamta saat dialog dengan awak media di Kota Yogyakarta pada Sabtu 8 Februari 2020. (Foto: Tagar/Hidayat)

Jakarta - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon kepada Kongres mengatakan bahwa China hendak membangun pangkalan militer di Republik Indonesia (RI). Pembangungan itu disebutkan melalui perantara Proyek Belt and Road Initiative (BRI/OBOR).

Dalam laporan Pentagon, China memasukkan 11 negara lainnya selain Indonesia untuk dijadikan markas militer.

Yang penting info tersebut perlu menjadi masukan bagi kita dan harus dikaji secara mendalam. Walaupun saat ini belum direalisasikan tetapi setidaknya ada kemauan atau niat dari Tiongkok

Adapun 11 negara tersebut adalah Thailand, Singapura, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Uni Emirat Arab (UEA), Kenya, Seychelles, Tanzania, Angola, dan Tajikistan.

Menanggapi itu, anggota Komisi I DPR Sukamta mengimbau agar informasi tersebut tidak diterima begitu saja, tetapi menjadi masukan untuk dilakukan kajian secara mendalam.

"Tentu kita tidak bisa menerima info tersebut mentah-mentah karena boleh jadi itu bagian dari pertarungan perebutan pengaruh antarnegara besar. Yang penting info tersebut perlu menjadi masukan bagi kita dan harus dikaji secara mendalam. Walaupun saat ini belum direalisasikan tetapi setidaknya ada kemauan atau niat dari Tiongkok," kata Sukamta kepada Tagar, Sabtu, 5 September 2020.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri ini mengatakan, setidaknya informasi tersebut bisa dijadikan peringatan atas agenda yang akan dilakukan negara tetangga tersebut.

"Info tersebut paling tidak memberi kita peringatan akan adanya agenda dan operasi dari negeri Tiongkok dan boleh jadi Amerika terhadap negeri-negeri yang disebut, terutama Indonesia. Ini yang harus diwaspadai," katanya.

Dia berpendapat, pemerintah harus menjaga politik luar negeri Indonesia agar tetap terjaga dan bebas aktif.

Tak hanya itu, Sukamta juga mengapresiasi ketegasan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyoal isu pembangunan pangkalan militer itu.

Kendati demikian, dia juga meminta agar pemerintah agar tidak condong terhadap tarikan negara-negara besar, dan tetap konsisten menolak pembangunan pangkalan militer tersebut.

"Supaya bisa terus menjaga sikap bebas aktif secara politik, maka pemerintah RI harus menjaga supaya secara ekonomi tetap mandiri tidak berutang budi terhadap Tiongkok. Kalau utang budi terlalu banyak pasti akan sulit menghadapi tekanan bila saatnya mereka menagih kepada Indonesia," ucap Sukamta.[]

Berita terkait
Anggota DPR Minta Kenaikan Tarif Jalan Tol Ditunda
Komisi V DPR RI minta kenaikan tarif dua ruas jalan tol, Cikampek-Purwarkarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalang-Cileunyi (Padaleunyi) ditunda
DPR Nilai Pemerintah Memaksa Masyarakat Beli Pertamax
Anggota DPR menilai pemerintah seakan ingin memaksa masyarakat untuk membeli Pertamax yang terbilang lebih mahal dari Premium dan Pertalite.
Sukamta Anggap Kartu Prakerja Skandal Memalukan
Anggota DPR sekaligus Politikus PKS Sukamta menganggap program Kartu Prakerja sebagai skandal memalukan, yang menurutnya tak perlu dilanjutkan.
0
DPR Tanggapi Isu China Bangun Pangkalan Militer di RI
Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon kepada Kongres mengatakan bahwa China hendak membangun pangkalan militer di Republik Indonesia (RI).