Jakarta - Merespons vaksinasi yang dilakukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan beberapa tokoh, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Aher menegaskan bahwa vaksin bukanlah senjata pamungkas untuk menurunkan angka positif Covid-19.
"Saya perlu mengingatkan pada pemerintah dan masyarakat bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menurunkan angka kasus Covid-19," kata Netty melalui keterangannya, Sabtu, 16 Januari 2021.
Pelibatan tokoh publik dan influencer dalam vaksinasi tahap awal adalah untuk mendukung penanganan pandemi, bukan malah membuat ambyar
Menurut Netty, program vaksinasi baru dilakukan secara terbatas pada segelintir orang.
"Vaksin jadi siap pakai pun baru tersedia 3 juta dosis Coronavax produksi Sinovac yang mendapat EUA dari BPOM tanggal 12 Januari. Jadi, siapa pun yang telah divaksin, apalagi tokoh publik, harus menahan diri. Jangan sampai jadi salah kaprah, seolah setelah divaksin boleh bebas, lepas kendali dan tidak melaksanakan prokes," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Netty, pemerintah harus memberikan edukasi pada masyarakat agar memahami situasi saat ini dan tetap disiplin prokes.
"Pelibatan tokoh publik dan influencer dalam vaksinasi tahap awal adalah untuk mendukung penanganan pandemi, bukan malah membuat ambyar," tuturnya.
Ketua Tim Covid-19 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI ini meminta pemerintah terus meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui penguatan prokes, disiplin 3T dan 3M.
"Sarpras kesehatan dan kesiapan faskes tingkat pertama harus ditingkatkan dalam penanganan penyakit katastropik sehingga dapat meminimalisir rujukan pasien ke RS yang sudah kewalahan menangani pasien Covid-19," kata Netty.
Selain itu, Netty juga meminta pemerintah memberikan dukungan pada hasil inovasi alat kesehatan produksi dalam negeri, seperti Genose.
"Manfaatkan dan beri dukungan pada hasil inovasi dalam negeri, seperti Genose, guna mempercepat proses 3T. Kita perlu membangun kemandirian bangsa dengan memberikan apresiasi pada karya anak negeri," ucapnya.
Terkait mekanisme distribusi vaksin, kata dia, pemerintah harus memastikan mekanisme pendistribusian dilakukan secara aman, tepat sasaran dan tercukupi sebagaimana yang telah ditentukan.
"Pemerintah harus menjamin kesiapan mekanisme distribusi dan manajemen vaksin termasuk sarana prasarana dan logistik rantai dingin yang sesuai standar. Harus bisa dipastikan kesiapan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas fasyankes dan tenaga vaksinator dalam menjalankan vaksinasi," ujarnya.
Lebih lanjut, dia juga menyinggung soal penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Netty meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif.
- Baca juga: Garuda Indonesia Rilis Livery Khusus #SukseskanVaksinasi
- Baca juga: Vaksinasi Covid di Medan, Akhyar Nasution Cuma Nengok-nengok
"Pemerintah perlu memitigasi dan menyiapkan tata kelola jika terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) termasuk sistem monitoring dan pembiayaannya. Selain itu, pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI secara terpusat. Jangan lepas tanggung jawab ke pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan," ucap Netty.[]