Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.
Dia mengkritik kinerja menteri dan kepolisian berkaitan dengan ricuhnya massa saat melancarkan aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk aksi di depan Gedung DPR RI pada 24 September 2019.
Menko Polhukam Wiranto terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan.
Erma menilai kinerja Menko Polhukam Wiranto tidak berhasil dalam melakukan pencegahan kericuhan yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban.
"Meminta untuk mencopot Menko Polhukam Wiranto karena terbukti gagal dalam melakukan antisipasi terhadap persoalan politik dan keamanan yang menjadi domain wilayah kerjanya," kata Erma di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.
Politikus Demokrat ini menuturkan, dengan gencarnya aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia, maka Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian harus mendalami berbagai kasus dengan transparan, agar masyarakat tidak mendapat informasi yang simpang siur.
Sebab, korban tewas jelas-jelas sudah ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Diduga kuat mahasiswa itu meregang nyawa setelah terkena tembakan peluru yang menembus badan.
"Meminta Kapolri untuk mengusut dengan tuntas peristiwa tersebut. Siapa aparat yang terlibat, peluru apa yang telah membunuh adik-adik mahasiswa. Jika polisi menggunakan peluru karet, mahasiswa pasti tidak akan mati," ucapnya.
Erma Ranik juga mendesak untuk melakukan pencopotan Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto, karena menurut dia, terbukti tidak profesional dalam menangani aksi demonstrasi di Kendari.
"Jangan dilakukan dengan kekerasan dan represif harusnya. Hindari karena akan menimbulkan korban. Indonesia adalah negara demokrasi," tuturnya. []
