Jakarta - Kondisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang tak mampu membayar premi nasabahnya membuat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berinisiatif untuk membentuk panitia khusus (pansus) Jiwasraya. Hanya saja, kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usulan pembentukan pansus Jiwasraya belum diutarakan secara formal.
"Kalau secara informal, mungkin baru dua sampai tiga fraksi. Tapi, nanti kita lihat secara formalnya," ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 30 Desember 2019 seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Pengamat Dukung Langkah DPR Bentuk Pansus Jiwasraya
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Dasco mengatakan saat ini ia hanya menampung usulan dari beberapa fraksi untuk membentuk pansus Jiwasraya, karena DPR tengah reses. Usulan baru disebut formal ketika DPR masuk dalam masa sidang, lalu disampaikan dalam rapat pimpinan dari komisi terkait.
"Tata kelola keuangan di bawah Komisi XI, lalu akuntabilitas keuangan dibawa ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), dan ada Komisi VI sehingga nanti tiga unsur tersebut perlu digabungkan dan mekansime penggabungan itu ada di pansus," ujarnya.
Ketika format pansus sudah jelas, barulah DPR bekerja mencari tahu apa penyebab Jiwasraya tak mampu membayar premi nasabahnya. "Kalau nanti sudah didalami, baru kita tahu uang larinya ke mana dan untuk apa," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Sementara itu, anggota Ombudsman La Ode Ida menuturkan pembentukan pansus Jiwasraya DPR sebaiknya segera dilakukan. Pasalnya, Jiwasraya merupakan perusahaan pelat merah, sehingga publik harus tahu detail masalah terkait Jiwasraya.
"Ini persoalan serius di pemerintahan," ujar La Ode.
Tapi, bukan hanya DPR La Ode ingin kasus Jiwasraya juga mendapat perhatian lebih dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya mengerahkan orang untuk kembali periksa rekam jejak kasus Jiwasraya. []
