Medan - Keberadaan Dosmar Banjarnahor selama memimpin Kabupaten Humbang Hasundutan dalam lima tahun terakhir disebut belum merepresentasikan perubahan yang lebih baik.
Perlawanan politik DPRD setempat dalam sejumlah agenda penting, mengindikasikan Bupati periode 2015-2020 itu gagal mengkonsolidasikan kepemimpinannya terutama dalam membangun kabupaten dengan ibu kota Dolok Sanggul itu.
Wakil Ketua DPRD Sumut 2014-2019 yang juga putra Humbahas, Aduhot Simamora kepada Tagar di Medan, Kamis, 16 Juli 2020, mengatakan berharap dalam Pilkada Humbahas 2020, partai politik yang belum merekomendasikan bakal calon agar dapat melihat dengan jernih suara perubahan dari masyarakat.
"Kami para putra Humbahas mengikuti perkembangan pembangunan dari kinerja kepemimpinan lima tahun belakangan ini. Masih jauh dari harapan masyarakat. Jadi, sebagai ketua partai, harus bijak menentukan bakal calon yang akan diusung," tuturnya.
Aduhot didampingi Ketua Parsadaan Nahumaliang Dolok Sanggul (Parnados) Medan, Mangatas Tobing berpendapat, kepemimpinan Bupati Dosmar Banjarnahor saat ini tidak merepresentasikan perubahan yang selama ini didambakan masyarakat.
"Kemudian, kami lihat ada suatu keanehan yang terjadi. DPRD sudah tiga kali gagal melakukan pembahasan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Humbahas. Ini membuat tidak adanya pembahasan Perubahan APBD di DPRD Tahun Anggaran 2020," sebutnya.
DPRD Humbahas juga pernah mengajukan hak angket kepada bupati pada September 2017, dan hak interpelasi pada Agustus 2019. "Memang DPRD tidak berhasil menggolkannya, tapi itu sudah menjadi catatan buruk bagi bupati, bahwa kepemimpinannya belum berhasil," tandas Aduhot.
Bungkam Demokrasi
Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Humbahas menyayangkan adanya pihak yang mencoba membungkam tegaknya kebebasan demokrasi yang sehat di daerah itu.
Mungkin di periode yang akan datang itu bisa tercapai
Menurut sejumlah warga di sana yang tergabung dalam Forum Pemrakarsa Pendiri Pemerhati Humbang Hasundutan (FP3HH) dan Parnados menyebut, ada pihak yang mencoba menskenariokan agar dukungan partai politik mengerucut hanya kepada satu bakal pasangan calon, yakni kepada petahana.
"Kekuatan besar atau adanya oknum seperti ini sangat kami sayangkan. Karena justru tak mengedukasi dan tak mencerdaskan politik bagi masyarakat. Ini jelas membungkam demokrasi yang sehat di Kabupaten Humbahas," ujar Aduhot.
Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor saat meninjau lokasi ruas jalan yang longsor. (Foto: Tagar/Karmawan Silaban)
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, kata Aduhot, kekuatan besar oleh pihak tersebut telah berupaya menganulir keputusan beberapa partai politik yang hendak mengusung bakal pasangan calon di luar petahana.
Dicontohkannya, rekomendasi sudah terbit dari beberapa partai politik kepada pasangan bakal calon di luar petahana. Namun urung diumumkan ke publik karena pengaruh kekuatan besar dari pihak tersebut.
"Sudah terbit dari partai-partai itu. Dan sebenarnya informasi itu sudah santer di sebagian masyarakat. Namun belakangam rekomendasi itu urung diberikan karena diganggu oleh oknum itu. Ini namanya demokrasi tidak sehat," sambungnya.
Aduhot menyebut, demokrasi seharusnya tidak begitu, dan partai politik sebaiknya mempelajari jejak rekam dan kapabilitas bakal calon.
"Jangan karena pengaruh kekuatan besar dan oknum yang berkuasa, dukungan menjadi lambat diumumkan kepada kandidat," katanya.
PDIP Usung Dosmar
Wakil Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Sarma Hutajulu kepada Tagar menyebut bahwa DPP PDIP telah memutuskan mendukung petahana, Dosmar Banjarnahor yang akan mengikuti Pilkada 2020.
Itu dilakukan berdasarkan keputusan DPP PDIP melihat sosok Dosmar sebagai kader sakaligus ketua partai di Humbahas. Dia juga petahana dan berpotensi membawa kemenangan.
"Selama ini, Bapak Dosmar Banjarnahor membawa perkembangan di Humbahas, mungkin dikarenakan akan membawa kemenangan dan layak, makanya dipilih untuk diusung. Jika itu sudah menjadi pilihan partai, maka seluruh kader yang ada harus ikut mendukung," kata Sarma.
Mengenai adanya aspirasi dari masyarakat yang menyebut bahwa kesejahteraan dan pembangunan minim di daerah itu, Sarma mangaku akan ada program pemerintah ke depannya.
"Jika selama ini minim pembangunan di daerah dan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat rendah, mungkin di periode yang akan datang itu bisa tercapai," katanya.[]