DMI: PPKM Darurat Tanggung Jawab Pemerintah pada Warga

Sekjen PP DMI Imam Addaruqutni mengatakan kebijakan PPKM Darurat merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan masyarakat Indonesia.
Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (Sekjen PP DMI) Imam Addaruqutni. (Foto: Tagar/Dok DMI)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia (Sekjen PP DMI), Imam Addaruqutni, mengatakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat merupakan tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warga.

"Kebijakan PPKM darurat ini tentu adalah bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap keselamatan warga bangsa ini," ujar Imam, Rabu, 7 Juli 2021.

Imam menyebut, bahwa terkait dengan kemaslahatan seluruh umat warga bangsa ini, maka kaidahnya, yakni dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih. 


Sekarang kalau kita pergi lalu pola penyebaran Covid-19 itu melalui kerumunan manusia yang ada di dalam masjid atau tempat ibadah itu adalah jamaah.


Jadi, lanjut Imam, menghindarkan bahaya itu harus diutamakan ketimbang mengambil maslahatnya atau kebaikannya atau mashalih. Jadi mashalih adalah jabaran dari maslahat-maslahat.

“Sekarang kalau kita pergi lalu pola penyebaran Covid-19 itu melalui kerumunan manusia yang ada di dalam masjid atau tempat ibadah itu adalah jamaah, maka untuk sementara waktu orang tetap bisa menjalankan syariat itu di rumahnya masing-masing. Sebenarnya itu saja yang harus dipahami masyarakat,” ucapnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai Dosen di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran (PTIQ) ini mengatakan bahwa pemahaman seperti itu tidak selalu berkaitan dengan soal radikalisme. 

Namun, ini pemahaman yang utuh mengenai apa yang disebut sebagai menjalankan syariat dengan ketika datang pada waktu yang sama dengan adanya bahaya wabah ini.

"Bahkan kita sudah sampaikan ke seluruh pimpinan wilayah-wilayah Dewan Masjid Indonesia, di mana untuk yang wilayah yang masuk zona merah, kami mengimbau untuk mengikuti saja kebijakan pemerintah ini," ucapnya. []

Berita terkait
TKA Boleh Masuk saat PPKM, Herzaky: Permerintah Inkonsisten
Herzaky Mahendra Putra mengatakan pemerintah inkonsisten pada kebijaka dengan membolehkan TKA masuk, sementara PPKM dilangsungkan.
Kemenko Perekonomian: PPKM Berdampak pada Tenaga Kerja
PPKM Darurat Jawa-Bali akan berdampak terhadap tenaga kerja. Dampak ini dirasakan karena adanya penurunan kinerja sektor ekonomi.
Ketua Dewan dan Nakes Kabupaten Bogor: Taati PPKM Darurat
Ketua DPRD Bogor, Rudy Susmanto, mengimbau kepada warganya untuk menaati aturan PPKM Darurat agar sebaran Covid-19 bisa ditekan.