Jakarta – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, optimistis partisipan Pilkada Serentak 2020 dapat mencapai target KPU, yaitu 77,5%.
Optimisme Bachtiar tersebut disampaikan pada acara peluncuran suara.com regional di 14 provinsi dan Webinar Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemi melalui video confrence, Jumat, 28 Agustus 2020.
Bachtiar mengatakan, meskipun berdasarkan survei tingkat partisipasi Pilkada Serentak akan rendah, tetapi dengan melihat semangat dan dukungan dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, Bahtiar optimis target itu bisa tercapai. Semua dilakukan untuk satu tujuan, yaitu Indonesia dapat melawan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
"Tentu kita harus menjadikan setiap proses hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara harus kita arahkan untuk mengatasi satu musuh bersama, yaitu bagaimana mengatasi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya," tegasnya, seperti dikutip dari rilis tertulis Kemendagri.
Bahtiar juga mengapresiasi dedikasi dan kerja keras pihak penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan masyarakat sebagai agen perlawanan Covid-19 menuju Indonesia maju.
Sentral utama masalah kita hari ini adalah itu, maka seluruh energi bangsa, energi pemerintahan dan energi masyarakat termasuk penyelenggara pemilu kita hormat dan respek, karena penyelenggara pemilu sudah mendedikasikan dirinya sebagai agen-agen perlawanan terhadap perlawanan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
Dia berharap agar nantinya materi-materi debat pilkada berisi visi dan misi pasangan calon dalam mengatasi pandemi. "Semoga Pilkada ini kita bisa membalikkan menjadi peluang untuk kita mendapatkan kepala daerah, pemimpin yang kritis," ujarnya.
Tak hanya itu, harapan lain adalah pihak penyelenggara membuat regulasi agar para pasangan calon membagikan alat peraga kampanye (APK) berupa masker atau handsanitizer dengan mencantumkan photo dan/atau nomor urut pasangan calon.
Harapannya, langkah itu dapat dijadikan sebagai sarana sosialisasi protokol kesehatan Covid-19. "Kami dorong juga supaya PKPU juga memberi ruang bagi pasangan calon untuk membagikan masker. Masker itu ditulis nama pasangan calonnya, nomor urutnya, mungkin juga ada pesan-pesan yang disampaikan di masker," ujarnya.
Selanjutnya, Bachtiar menjelaskan teknis pelaksanaan untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan Pilkada tidak menjadi ajang penularan Covid-19, meski menurutnya seluruh regulasi telah disiapkan oleh penyelenggara pemilu sudah luar biasa.
“Emang dicegah dilakukan terjadinya pengumpulan massa, karena kita sudah tahu bahwa pandemi ini kan penyakit kerumunan dimana ada kerumunan maka potensi orang terpapar, maka bagaimana solusinya, solusinya tidak ada kerumunan, maka setiap tahapan tidak ada kerumunan yang bisa menimbulkan atau menjadi sumber klaster baru,” terangnya.
Dia juga mengusulkan agar pelaksanaan kampanye terbuka dihadiri maksimal 50 orang meski mungkin kapasitas lokasi kampanye bisa menampung hingga seribu orang. Hal itu, kata dia untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan saat perjalanan dari rumah menuju lokasi kampanye.
“Mungkin naik mobil truk di kampung itu, naik mobil bak. Nah itu kan bisa menjadi ajang penularan, oleh karenanya kami memang secara sengaja mengusulkan bukan hanya jumlah persentase orang hadir dalam ruangan itu, tetapi di tempat itu tidak boleh banyak, maksimal 50 orang, sisanya itu hadir secara virtual atau mungkin dilakukan dalam secara bersamaan, sedikit-sedikit di berbagai tempat”, kata Bachtiar.
Usulan itu telah disampaikan di hadapan Komisi II DPR RI, serta disampaikan secara tertulis kepada KPU RI, Bawaslu RI dan Kemenkumham. []
