Din Syamsudin: Jangan Beri Ruang, Tak Ada NKRI Bersyariah

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Din Syamsudin menegaskan tidak ada NKRI yang bersyariah
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Din Syamsudin. (Foto: suaramuhammadiyah.id)

Solo - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Din Syamsudin menegaskan tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersyariah. Sebab, NKRI syariah tidak sesuai dengan ideologi dari bangsa Indonesia.

"Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila," ucap Din Syamsudin di Solo, Rabu, 14 Agustus 2019 seperti dilansir dari Antara.

Tanpa embel-embel syariah, menurut dia NKRI sudah menghormati agama yang ada di Indonesia, termasuk syariat dari agama Islam. Hal tersebut tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Sila pertama 'Ketuhanan Yang Maha Esa', ditambah UUD 1945 pasal 29 yaitu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing," ujarnya.

Eks Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat ini berharap tidak akan ada lagi kesalahpahaman mengenai konsep NKRI. Apalagi, menambahkan istilah syariat yang sebetulnya bisa menimbulkan keributan bagi penganut agama lain di Indonesia.

"Ini harus didudukkan. Tetap menjunjung NKRI yang berpegang pada Pancasila," tutur dia.

Jangan beri ruang, kita ini NKRI ber-Pancasila.

NKRI Syariah Hanya Istilah

Ketua Persatuan Alumni (PA) 212 Haikal Hassan mengungkapkan sebenarnya rumusan NKRI syariah yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV hanya sebuah istilah. Menurut Haikal, mereka tetap memegang Pancasila dan UUD 1945 tetap sebagai dasar negara yang sah.

"Cuma istilah. Jangan jadi mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak. UUD 45 ilang? Ya enggaklah," ujar Haikal di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2019.

Menurut Haikal maksud dari istilah NKRI syariah bagi mereka adalah tetap taat pada Allah SWT dan tetap menjadi bangsa Indonesia.

NKRI Harga Mati

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu turut menanggapi NKRI syariah yang ramai dibicarakan publik. Menurut dia, tidak ada istilah NKRI bersyariah di Indonesia yang ada NKRI harga mati.

"NKRI harga mati. Syariah itu sudah ada di sila pertama Pancasila. Sudah hebat Pancasila, jangan ditambahi lagi," ujarnya. []

Baca juga:



Berita terkait
NKRI Bersyariah Berdasarkan Pancasila
Kalimat NKRI bersyariah yang berdasarkan Pancasila hanyalah bentuk perlawanan politik dalam rangka melawan politik negara.
NU: NKRI Bersyariah versi Yusuf Martak Tidak Bermakna
Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU Gus Solah menyatakan NKRI bersyariah versi Penanggung Jawab Ijtima Ulama IV Yusuf Martak tidak bermakna.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.