Bandung, (Tagar 30/10/2017) - Akibat dikejar waktu untuk menyelesaikan proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akhirnya mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,5 trilun untuk mendukung proyek prestisius ini selesai di 2018.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, dari Perubahan APBD 2017 memang ada anggaran yang dialokasikan untuk penyelesaian proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati Kabupaten Majalengka, dan nilainya cukup besar untuk mendukung agar proyek ini cepat selesai sesuai target.
“Detailnya saya tidak tahu, tapi ada di APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 ini ada untuk BIJB,” tuturnya saat ditemui usai acara Rapat Paripurna di DPRD Jawa Barat, Senin (30/10).
Namun lanjut Deddy, karena waktunya mepet hanya 2 (dua) bulan setelah disahkan hari ini. Maka, pihaknya meminta untuk digunakan secara baik dan betul-betul. Sehingga, harapan proyek ini dapat terealisasikan sesuai targetnya.
Ditempat yang sama Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Abdul Haris Bobihue menambahkan salah satu kegiatan prioritas perubahan APBD 2017 memang lebih banyak untuk kegiatan infrastruktur, untuk BIJB diantaranya lanjutan pembebasan lahan BIJB Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan pembebasan lahan akses tol ke BIJB seluas 20 Ha, dan pembebasan jalan akses non tol sepanjang 1,8Km.
“Dan peningkatan atau pelebaran Jalan Kadipaten-Jatibarang untuk mendukung BIJB sepanjang 7,0Km. Jadi, sebenarnya lahan-lahan itu sudah ada, dan tinggal dibebaskan saja,” tuturnya.
Dibagi Dua
Hal senada pun disampaikan oleh Asisten Administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, M Solihin, di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)Perubahan Tahun Anggaran 2017 memang dialokasikan untuk proyek BIJB kurang lebih Rp1,5 trilun (Rp1.578.833.408.680).
“Anggaran tersebut dibagi dua yaitu, untuk Dinas Perhubungan Rp287.020.723.782, dan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Rp1.291.812.684.898,” katanya.
Untuk anggaran Dinas Perhubungan yaitu Rp287 milyar tersebut dialokasikan lebih ke pembebasan lahan BIJB kurang lebih Rp164.000.000.000. Sedangkan Dinas Bina Marga yaitu Rp1.291.812.684.898 dialokasikan untuk penambahan pembebasan lahan akses tol Rp120 milyar, dan pembebasan lahan akses non tol Rp5 milyar.
“Pembangunan jalan akses non tol Rp25 milyar, dan peningkatan atau pelebaran jalan Kadipaten-Jatibarang Rp40 milyar. Namun demikian, proyek BIJB ini merupakan 3 anggaran terbesar karena yang pertama untuk KPU kedua untuk pendidikan di Dinas Pendidikan,” katanya.
Untuk pembebasan lahan Rp120 milyar di Dinas Perhubungan itu semuanya sudah beres dan tinggal membayar saja. Sedangkan yang untuk Dinas Bina Marga itu sebagai penyediaan yang merupakan kewajiban Pemprov Jabar sebagai konsekuensi Pemprov Jabar menarik dana atau mendapatkan bantuan dana APBN Rp350 milyar tersebut.
“Dan hal tersebut hasil dari rapat dengan Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan yaitu, Pemprov Jabar diwajibkan membebaskan lahan untuk tol dan non tol, sedangkan Pemerintah Pusat fisiknya (BIJB)-nya, jadi ya sharing gitu,” ujarnya.
Baru Dijanjikan, Belum Diberikan
Adapun soal kepastian bantuan Pemerintah Pusat Rp350 milyar itu sudah pasti diberikan meskipun sampai saat ini masih dibahas di Kementerian Perhubungan. Tapi kembali lagi Pemprov Jabar berpegang pada penyataan tegas Menteri Menkomaritim yang memastikan bahwa dana Rp350 milyar dari APBN 2017 ini akan turun segera.
“Soal kepastian turunnya Rp350 milyar itu, kita pegang omongan (janji) Menkomaritim saat rapat beberapa waktu lalu, dan Menkomaritim berjanji akan mengkoordinasikannya dengan yang terkait, dan tentu tak mungkinlah Menkomaritim bicara seperti itu tanpa ada sign (persetujuan) Pak Presiden Joko Widodo,” ungkapnya.
Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berani mengalokasikan dana tidak sedikit kurang lebih Rp1,5 triliun lebih untuk mendukung proyek BIJB ini. Adapun untuk teknis ataupun keributan di Pemerintah Pusat soal BIJB ini, hal tersebut bukan kapasitas Pemerintah Provinsi.
“Itu (polemik soal BIJB) urusannya pusat, landasan kita hanya pernyataan atau Janji Menkomaritim, dan yang terpenting Pemprov Jabar memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Selebihnya tidak akan campur soal kebijakan pusat,” tutupnya. (fit)
