Jakarta - Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menyampaikan persoalan dan aspirasi dari berbagai daerah kepada pemerintah pusat. Aspirasi disampaikan melalui dialog daring bersama jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) yang dihadiri seratus peserta anggota PMKRI se-Indonesia.
“Saya berharap lewat dialog ini semua persoalan yang diutarakan oleh rekan-rekan PMKRI bisa mendapat respon positif dari pemerintah karena yang kita suarakan adalah untuk kepentingan daerah, kepentingan masyarakat umum di tengah pandemi,” kata Ketua Presidium Pimpinan Pusat PMKRI Benidiktus Papa ketika membuka dialog virtual bertajuk "KSP Mendengar", seperti dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020.
Baca juga:
Menurut Benidiktus, banyak persoalan baru muncul di tengah masyarakat sejak corona mewabah di Indonesia. Hanya saja, warga di berbagai daerah sulit menemukan ruang untuk menyalurkan keluhannya.
"Maka, melalui kegiatan ini mahasiswa bisa secara langsung menyampaikan ke pihak pemerintah," ujarnya.
Yang kita suarakan adalah untuk kepentingan daerah
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Johanes Joko menyampaikan pemerintah telah banting tulang untuk menangani dampak pandemi. Hingga kini, pemerintah masih berfokus pada pemulihan ekonomi yang melemah usai dihantam pagebluk.
Dalam penanggulangannya, KSP membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amien mengendalikan Program-program Prioritas Nasional. KSP juga membantu Istana dalam penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan dan pengelolaan isu strategis.
"Termasuk aspirasi dari daerah-daerah yang akan menjadi catatan kritis dan ditindaklanjuti kepada presiden dan kementrian terkait," ucapnya.
Sejumlah persoalan di daerah kemudian disampaikan PMKRI dalam forum yang dipimpin oleh moderator Alvin Aha ini. Di antaranya, dugaan paham radikalisme yang terjadi di Kabupaten Sikka NTT, perebutan lahan seluas 350 hektare oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Minahasa, polemik pembangunan tambang dan pabrik semen di kabupaten Manggarai NTT.
Ada juga persoalan listrik di Bengkayang, Kalimatan Barat, yang berdampak pada pendidikan pembelajaran daring hingga pembangunan infrastruktur yang belum memadai. PMKRI tak lupa mengingatkan persoalan tambang dan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi tenggara.
Selain mengangkat isu daerah, PMKRI menyinggung isu nasional seperti Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, RUU BPIP, hingga skandal kaburnya buron Joko Tjandra.
Jajaran KSP yang menghadiri dialong ini ialah perwakilan Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Deputi III Bidang Manajemen Isu-Isu Ekonomi Strategis, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis. []
