Jakarta- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim berbicara target program 'merdeka belajar' 15 tahun ke depan. Nadiem membutuhkan prinsip keberlanjutan untuk memastikan kebijakan 'merdeka belajar' tetap berlanjut.
"Semua yang kita lakukan dalam merdeka belajar merupakan prinsip keberlanjutan untuk mencapai critical mass (batas minimum) sekitar 20 persen. Sehingga memastikan kondisi yang baik bagi sistem pendidikan agar dapat beroperasi secara mandiri dan tidak dapat diputarbalikkan," kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam telekonferensi rapat kerja bersama Komisi Pendidikan DPR, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2020.
Menurut situs Kemendikbud.go.id, konsep merdeka belajar merupakan gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy, bahagia bagi peserta didik maupun para guru.
Kiprah relawan dan komunitas pendidikan turut menyokong program organisasi penggerak dan sekolah penggerak
Konsep ini digulirkan oleh Mendikbud sebelum 100 hari sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Konsep ini mengikuti misi pemerintahan periode kedua Jokowi yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dalam Nawacita kelima: peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
Baca juga:
- Reshuffle Jokowi Diminta Tepat, Lihat Nadiem Makarim
- Nadiem Makarim: Perguruan Tinggi Tetap Belajar Daring
- Jokowi Marah, Nadiem Makarim di Ujung Tanduk
Prinsip keberlanjutan, kata Nadiem, ditempuh antara lain dengan melakukan revisi berbagai peraturan perundangan. Salah satunya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
Nadiem menyatakan, Kemendikbud juga merevisi berbagai peraturan teknis yang bertujuan menyederhanakan proses administratif dan perluasan jangkauan penerima manfaat. "Contoh, penyederhanaan mekanisme pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sekaligus memperluas jangkauannya hingga ke sekolah swasta," ucap Nadiem.
Selain itu, transformasi kepemimpinan internal, baik di dalam kementerian maupun di tingkat pemerintah daerah menjadi faktor penting. Secara paralel, kata dia, Kemendikbud juga terus berupaya mengintegrasikan peran pihak ketiga dalam sistem pendidikan nasional.
"Contohnya peran aktif dunia usaha dan dunia industri dalam pendidikan vokasi maupun pendidikan tinggi. Selama ini, kiprah relawan dan komunitas pendidikan turut menyokong program organisasi penggerak dan sekolah penggerak," ujar dia.
Mantan bos Gojek ini juga menjelaskan, terdapat 11 target yang menjadi fokus utama 'merdeka belajar' tahun 2030-2035. Menurutnya sebanyak enam target berada di kategori pendidikan dasar dan menengah, dua target di kategori tata kelola, dan tiga target di kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi.
Tagar menyusun beberapa target yang dipaparkan Nadiem itu dengan masing-masing kategori.
Kategori pendidikan dasar dan menengah:
1.Peningkatan Skor PISA (standar pendidikan internasional) untuk literasi sebesar 451, numerasi sebesar 407, dan sains sebesar 414.
2.Jumlah sekolah penggerak mencapai 30 ribu.
3.Angka partisipasi kasar untuk prasekolah sebesar 85%, SD hingga SMA mencapai 100%.
4.Jumlah guru yang lulus program pendidikan profesi guru (PPG) baru mencapai 400 ribu.
5.Jumlah guru penggerak mencapai 300 ribu.
6.Jumlah kepala sekolah yang diangkat dari latar belakang guru penggerak mencapai 150 ribu.
Kategori tata kelola:
1.Peningkatan anggaran pendidikan yang ditransfer langsung ke sekolah mencapai 45%.
2.Peningkatan kontribusi sektor swasta untuk sektor pendidikan dalam persentase Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 1,6%.
Kategori pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi:
1.Peningkatan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi hingga mencapai 50%.
2.Jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan (termasuk yang melanjutkan pendidikannya dalam satu tahun setelah kelulusan) sebanyak 85% untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.
3.Jumlah pengajar yang memiliki pengalaman atau sertifikasi industri mencapai 85% untuk SMK dan pendidikan tinggi vokasi.[]