Banda Aceh – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meninjau sebuah bangunan lima lantai di Jalan Baiturahman, Dusun Teratai, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Senin, 12 Oktober 2020.
Peninjauan ini menindaklanjuti laporan masyarakat Gampong Lamteumen Timur kepada DPRK Banda Aceh beberapa waktu lalu terkait pendirian bangunan di wilayah tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan IMB. Pasalnya, izin yang diperbolehkan Pemerintah Kota Banda Aceh hanya untuk pembangunan tiga lantai, tetapi setelah selesai justru menjadi lima lantai untuk sarang burung walet.
Ini sangat disayangkan jika tidak dilakukan pembongkaran karena wali kota sudah mengeluarkan surat perintah pembongkaran.
Kondisi ini mengakibatkan keresahan bagi masyarakat setempat. Mereka khawatir bangunan tersebut roboh dan ditakutkan menimpa perumahan warga, sehingga membahayakan keselamatan warga di sekitar bangunan.
Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, menyampaikan, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pimpinan DPRK dan Komisi I DPRK Banda Aceh dengan perwakilan masyarakat Lamteumen Timur pada 1 September 2020 di DPRK Banda Aceh.
“Kami melakukan kunjungan lapangan sebagaimana janji dan komitmen DPRK Banda Aceh dalam pertemuan sebelumnya di Kantor Dewan Kota, untuk menyaksikan langsung fakta lapangan sebagai tindak lanjut yang disampaikan masyarakat Lamteumen Timur,” kata Farid Nyak Umar dalam keterangannya, Selasa, 13 Oktober 2020.
Sejauh ini, DPRK Banda Aceh telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan menyurati Wali Kota Banda Aceh pada 14 September 2020 dan meminta Wali Kota segera menindaklanjuti surat Wali Kota Banda Aceh tertanggal 10 september sesuai dengan regulasi yang berlaku terhadap bangunan yang dianggap melanggar IMB yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh.
“DPRK sudah surati pemerintah kota sebagaimana kesepakatan dalam pertemuan dengan perwakilan warga” tutur Farid Nyak Umar.
Sementara itu, Keuchik Lamteumen Timur, Tanwin Supandi berharap agar bangunan tersebut segera dibongkar karena dalam pengurusan izin hanya untuk tiga lantai, tetapi saat pengerjaan telah dilakukan penambahan secara sepihak oleh pemilik bangunan ruko.
“Ini sangat disayangkan jika tidak dilakukan pembongkaran karena wali kota sudah mengeluarkan surat perintah pembongkaran, teknisnya bisa dicari jalan keluar bersama,” tutur Tanwin Supandi.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Anggota DPRK juga menemukan sebuah bangunan di sekitar lokasi yang sudah terbengkalai yang kondisi fisik bangunan mengancam keselamatan warga sekitar.
Peninjauan ini dilakukan langsung oleh Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, Ketua Komisi I Musriadi Aswad, Wakil Ketua Komisi I Irwansyah AMd, Sekretaris Komisi I Arifin, dan anggota Komisi I Tuanku Muhammad serta Ilmiza Sa'aduddin Djamal. Turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Banda Aceh, Jalaluddin, dan Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Muhammad Hidayat. []
