Washington - Rapat dengar pendapat terbuka pertama dalam penyelidikan pamakzulan terhadap Presiden Donald Trump akan digelar pekan depan. Seorang anggota Dewan AS yang mengawasi proses penyelidikan pemakzulan Trump mengatakan proses penyelidikan telah mengarah ke fase publik yang sangat dinanti-nantikan.
Trump terbelit "Skandal Ukraina" yang diduga sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang presiden AS. Skandal itu membuat Trump terancam terkena pemakzulan. William Taylor, diplomat Washington untuk Ukraina, dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Eropa dan Eurasia George Kent akan bersaksi pada dengar pendapat yang akan digelar Rabu, 13 November 2019, kata Ketua Komisi Intelijen DPR Rumah Adam Schiff.
Selain itu ada satu orang lagi yang akan bersaksi dalam rapat dengar pendapat, Marie Yovanovitch. Mantan duta besar AS untuk Ukraina yang dipecat Trump pada Mei 2019 itu akan memberikan kesaksian pada 15 November 2019. Schiff menambahkan keputusan untuk menggelar RDP terbuka penyelidikan pemakzukan Trump, didasarkan pada pemeriksaan yang telah dilakukan Komite Intelijen terhadap sejumlah saksi. Termasuk para pejabat pemerintahan Trump yang menolak imbauan Gedung Putih untuk tidak bekerja sama dan memberikan dokumen yang diminta DPR AS terkait penyelidikan pemakzulan presiden. "Pubik akan melihat sejauhmana Trump menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan rival politiknya," katanya.
Tailor mendukung langkah untuk diadakannya penyelidikan untuk pemakzulan Trump. Trump dinilai telah menyalahgunakan kekuasaanya untuk menekan Ukraina mengumumkan penyelidikan terhadap rival politiknya, Joe Biden dalam pemilihan presiden mendatang.
Trump telah membuat klaim korupsi yang didiskreditkan tentang mantan wakil presiden AS Joe Biden, dimana putranya Hunter Biden pernah bekerja untuk sebuah perusahaan gas Ukraina. Namun Trump mengelak bahwa dirinya telah menyalahgunaan kekuasaan.
Sebelumnya Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence memberikan pembelaan penuh terhadap seruan Presiden Donald Trump agar urusan mantan Wakil Presiden Joe Biden dan putranya dengan Ukraina diselidiki. Pence menyatakan bahwa warga Amerika berhak mengetahui faktanya. "Warga Amerika berhak tahu apakah wakil presiden Amerika Serikat atau keluarganya memanfaatkan jabatan," kata Pence kepada awak media di Scottsdale, Arizona, seperti diberitakan Antara, Jumat, 4 Oktober 2019.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence melihat ke arah utara dari pos pengamatan di zona demiliterisasi yang memisahkan dua Korea di Paju, Korea Selatan, Senin (17/4). (Foto: Ant/Reuters/Kim Hong-Ji)Seperti diketahui, dalam percakapan telepon pada Juli, Presiden Donald Trump menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, untuk menyelidiki Joe Biden, wakil Partai Demokrat dalam bursa calon presiden, dan putranya Hunter. Permintaan itu menjadi fokus penyelidikan pemakzulan yang dimotori Partai Demokrat di Parlemen, yang menuduh Presiden Donald Trump menyalahgunakan jabatannya dalam upaya mengorek kebusukan rival politiknya.
Trump berulang kali mengatakan Biden menekan Ukraina agar memecat jaksa penuntut senior, yang sedang menyelidiki perusahaan migas Ukriana, di mana Hunter sebagai dewannya. Sebuah klaim tanpa bukti yang dilontarkan presiden. Pence, yang masih bungkam saat kontroversi politik mencuat, berpihak kuat kepada Trump dalam pernyataannya.
"Pendahulu saya memiliki putra yang dibayar 50.000 dolar AS per bulan untuk menjadi dewan di Ukraina bersamaan dengan Wakil Presiden Biden memimpin upaya pemerintahan Obama di Ukraina, Saya rasa itu layak untuk diselidiki," katanya.
- Baca Juga: Proses Pemakzulan Donald Trump Pengaruhi Ekonomi AS
- Perjalanan Donald Trump Bangun Kerajaan Bisnis
