Bandung - Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Sugianto Nangolah, menilai langkah yang dilakukan Gubernur Ridwan Kamil dalam menangani Covid-19 di Jawa Barat masih amatiran atau gagap.
“Cara menangani Covid-19 di Jawa Barat, Ridwan Kamil masih amatir. Seharusnya bisa profesional, ini kan masalah nyawa. Tak bisa hanya menggunakan sistem amatiran,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jawa Barat, Bandung, pertengahan Maret 2020.
Menurut Sugianto seharusnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki sistem penanganan dan pencegahan yang sistematis dan masif, serta melibatkan semua pihak. Mulai dari TNI, Polri terutama RT dan RW.
“Enggak bisa sesederhana ini. Lihat Korea seperti apa cara penanganan dan pencegahannya. Jangan sekadar social distancing. Harus ada program sistematis dan jelas. Apalagi ini menghadapi virus yang mewabah berkeliaran entah di mana,” tuturnya.
Sugianto mengkritik beberapa hal. Pertama, Ridwan Kamil kurang sigap dalam menyiapkan rumah sakit rujukan termasuk ruang isolasi. Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta orang, dan pasien Covid-19 terus bertambah.
“Bagaimana rumah sakit rujukan? Saya lihat hanya beberapa yang siap. Bagaimana kalau melonjak terus pasiennya? Ini penting,” ujarnya.
Kedua, social distancing atau kebijakan menjaga jarak sosial yang diterapkan sebatas imbauan, belum efektif.
Tentang perlu atau tidaknya ditempuh kebijakan lockdown atau karantina wilayah, Sugianto mengatakan kurang baik karena akan ada dampak ekonomi. Lagipula ini kewenangan pemerintah pusat.
“Memang beberapa tempat di Jawa Barat sudah ada penutupan dampak social distancing. Cukup bagus tetapi masih belum bisa mengatasi wabah Covid-19 ini,” katanya.
Ini kan masalah nyawa. Tak bisa hanya menggunakan sistem amatiran.
Ketiga, protokol transportasi publik yang diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menangani dan mencegah Covid-19 lebih meluas lagi, ini seperti apa dan bagaimana belum jelas. Jangan sampai Jawa Barat kecolongan lagi.
“Pintu masuk orang ke Jabar terbuka, jangan sampai kita kecolongan lagi seperti kasus di Depok,” katanya.
Keempat, kurang bagus koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten serta kota dalam penanganan Covid-19. Masih banyak kabupaten dan kota tak selaras kebijakannya dengan provinsi.
“Kemarin-kemarin saya lihat Kang Emil (Ridwan Kamil) hanya teleconference terus selesai. Koordinasi dengan daerah jalan enggak?Aksinya mana? Kita tak bisa buang waktu, penyebarannya semakin banyak, nanti seperti Wuhan, China, kalau kita masih seperti ini,” ujarnya.
Sugianto juga menyinggung anggaran yang akan digelontorkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Jawa Barat, cukup besar sampai puluhan miliar rupiah, harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus diperinci apa saja kebutuhan masyarakat, harus jelas untuk apa, bukan hanya prediksi.
“Kami sudah rapat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat diwakili Sekda Jabar membahas anggaran untuk Covid-19. Anggaran cukup besar akan kita gelontorkan. Saya harap anggaran tersebut betul-betul digunakan untuk kebutuhan warga Jawa Barat yang tengah menghadapi Covid-19,” ujarnya.
Sugianto mengimbau masyarakat Jawa Barat proaktif memeriksakan diri apabila ada gejala Covid-19 atau termasuk orang yang berisiko terpapar Covid-19. “Yang terpenting saat ini kita berharap kesadaran warga, kalau punya gejala segera melapor, segera memeriksakan diri, jaga kesehatan, makan makanan sehat."
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini pihaknya sudah melakukan tes proaktif, dan ternyata dari 230 yang diperiksa 1 positif Covid-19 padahal tidak menunjukkan gejala. Ridwan Kamil mengatakan yang bersangkutan sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
Tambahan kasus positif Covid itu membuktikan virus tersebut bisa menginfeksi siapa pun dan bisa tanpa gejala. “Oleh karena itu, kita harus terus waspada, bukan menunggu harus bergejala, tetap waspada tapi jangan berlebihan,” kata Ridwan Kamil.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyiapkan beberapa skenario terburuk apabila di Jawa Barat, kasus pasien positif Covid-19 melonjak menjadi 100, 500 bahkan 1.000. Semua skenario untuk mengatasi lonjakan tersebut sudah dipersiapkan, termasuk di dalamnya skema pencegahan, memutus penyebaran Covid-19.
“Kalaupun terburuk, kita harus sudah siap, dan warga pun harus bisa siap mengikuti dengan baik. Tapi, mudah-mudahan tidak sampai terjadi,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga sudah menerapkan teknologi secara maksimal. Di antaranya membuat aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat) yang saat ini sedang menunggu persetujuan Google. Agar bisa hadir di App Store sehingga bisa di-download masyarakat Jawa Barat. Pikobar isinya banyak, berbagai macam informasi tentang Covid-19, penyebaran dan penangannya.
“Bisa juga untuk alat membantu orang, karena banyak fenomena warga yang ingin membantu. Membantu menginformasikan rumah sakit rujukan dan lainnya,” ujar Ridwan Kamil.
Terbaru, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berencana melakukan rapid test Covid-19 massal di tiga lokasi di Jawa Barat. []
Baca juga:
- Daddy Rohanady: Anggaran Infrastruktur untuk Covid-19
- Gerindra: Rapid Test Covid-19 Massal di 3 Stadion Salah Besar
