Pakpak Bharat - Pernyataan anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang menyebut bahwa hadirnya program food estate di Pakpak Bharat karena komunikasi intensif dan perjuangan seseorang ke pemerintah pusat, direspons secara kritis Partai Demokrat Pakpak Bharat.
Ketua Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Pakpak Bharat Julwanri Munthe kepada Tagar lewat rilisnya, Jumat, 30 Oktober 2020, menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan Junimart Girsang ke publik dibangun berdasarkan asumsi, perspektif, dan subjektivitas pribadi.
Julwanri menegaskan bahwa food estate adalah kepentingan publik, dan bukan untuk gagah-gagahan. Dia lalu meminta yang melontarkan pernyataan agar menjaga perasaan masyarakat.
Baca juga: Mentan SYL: 7 Investor Dukung Food Estate Humbang Hasundutan
"Food estate bukan soal pribadi, atau hal yang bisa ditanggung oleh pribadi yang Anda sebutkan dalam video yang beredar. Ini berhasil-gagalnya atau karena komunikasi pribadi seintens apapun itu atau sedekat apapun dengan istana sekalipun. Tidak begitu," katanya.
Disebutkannya, food estate itu urusan jutaan masyarakat untuk pemenuhan pangan dan masalah lainnya soal pangan.
Food estate erat kaitannya dengan lahan atau areal sebagai kawasan pertanian terintegrasi, di mana secara geografis Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat yang memiliki kawasan hutan yang masih luas, yakni 109.693 hektare.
Karena mencari 30.000 hektare juga bukan mudah dan totalnya 1,4 juta hektare untuk keseluruhan pada tahun 2025.
Sekali lagi ini bukan seperti bantuan anggaran yang Anda sampaikan di mana harus ada komunikasi baru mengucur
"Walaupun belum tentu akan menguntungkan masyarakat Pakpak Bharat, kita lihat saja dan percayakan ke pemerintah pusat untuk mengkaji dan menghitung secara benar. Ini lebih kepada produk kebijakan yang dikaji secara ilmiah terkait penetapan areal karena masih kuatnya agricultural di Pakpak Bharat," terangnya.
Baca juga: Food Estate di Pakpak Bharat, Peran Master Tumanggor
Hal ini kata dia, berkaca kepada proyek lahan gambut di Kalimantan masa Orde Baru untuk program lumbung pangan yang memakan anggaran Rp 1,6 triliun, tetapi gagal dan justru menambah anggaran rehabilitasi sebesar Rp 3,9 triliun.
Itu maka pemerintah ke depan, tukas dia, harus terus mematangkan skema dan konsep, meninjau kesiapan lahan dan melibatkan masyarakat Pakpak Bharat.
Karena hal ini juga nantinya akan berkaitan dengan dampak lingkungan dan aspek-aspek sosial budaya sekaligus solusi masalah pangan.
"Sekali lagi ini bukan seperti bantuan anggaran yang Anda sampaikan di mana harus ada komunikasi baru mengucur dana seperti yang umum Anda lakukan sebagai wakil rakyat," katanya, mengingatkan.
Baca juga: Jokowi di Humbahas, Pengembangan Kawasan Lumbung Pangan Sumut
Menurut Julwanri, ini dilobi atau tidak, akan sama saja. Karena penentu ke depannya lintas pemangku kebijakan, berdasarkan iklim dan kondisi lahan dan bukan karena pribadi seorang.
Karena ini memang sedang dipersiapkan di Papua, Kalimantan Tengah dan beberapa daerah lainnya. []
