TAGAR.id, Jakarta - Partai Demokrat meminta menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak sibuk kampanye menaikkan elektabilitas. Juga meminta Jokowi tidak mendorong menteri untuk kampanye Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulis diterima Tagar, Jumat, 17 Juni 2022.
Herzaky mengatakan demikian saat dimintai tanggapan reshuffle kabinet terbaru. Walau reshuffle belum tentu menjamin perbaikan, kata Herzaky, semoga ada perbaikan nasib rakyat.
Bukan malah mendorong para menterinya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024.
Ia menyayangkan kalau ada menteri malah sibuk dengan kepentingan pribadi. Kalau demikian halnya, mau gonta-ganti berapa kali tidak akan memberi arti
"Bukannya para menteri malah sibuk dengan agenda sendiri, berupaya menaikkan elektabilitas yang tak kunjung bergerak. Apalagi menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Rakyat sedang susah, butuh banyak dukungan dari negara. Tapi sangat tidak etis dan keterlaluan kalau ternyata ada menteri yang malah menggunakan uang negara untuk kepentingan nyapres di 2024," ujar Herzaky.
Mau diganti berulang kali, kata Herzaky, tapi para menteri malah sibuk berkampanye, tidak fokus bekerja untuk rakyat, kinerja kabinet tidak akan membaik juga.
Partai Demokrat, kata Herzaky, juga meminta Presiden Jokowi tidak mendorong menteri sibuk kampanye Pilpres 2024.
"Presiden mesti menunjukkan ketegasannya, kemampuannya memimpin kabinet. Berani menegur menteri yang tidak fokus melaksanakan tugasnya. Bukan malah mendorong para menterinya sibuk berkampanye untuk Pilpres 2024," kata Herzaky.
Ia menambahkan, "Perubahan anggota kabinet melalui reshuffle belum tentu menjamin perbaikan. Karena yang lebih penting adalah bagaimana Presiden menjaga fokus dan kekompakan para anggota kabinet. Berjalan bersama dan seirama, membantu Presiden memulihkan ekonomi negeri."
Kondisi negara dan rakyat saat ini sedang sangat berat, kata Herzaky, "Butuh perbaikan kinerja secara signifikan dari kabinet, agar bisa membuahkan hasil berarti."
Lebih lanjut Herzaky mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. "Kita ucapkan selamat bekerja dan semoga sukses mengemban amanah untuk para menteri dan para wakil menteri. Setiap perubahan, kita harapkan bisa menghasilkan perbaikan. Begitu pula dengan reshuffle kali ini."
"Kita tunggu saja," lanjut Herzaky, "kapan harga minyak goreng dalam kemasan bisa kembali ke harga awal sebelum kisruh berlarut-larut selama 6 bulan terakhir ini, harga-harga sembako bisa stabil terjangkau, bukan stabil kenaikannya. Harga bahan bakar minyak, harga gas, harga listrik, tidak terus terkerek naik."
Nah, jika itu terjadi katanya, "Berarti reshuffle ini ada manfaatnya untuk rakyat. Bukan tontonan pengalih perhatian sementara saja dari kesulitan yang mendera rakyat setiap harinya."
Sah saja mengakomodir kepentingan politik parpol pendukung pemerintah, kata Herzaky, "Selama hasilnya bermanfaat untuk rakyat. Yang jadi masalah, kalau reshuffle berujung pada sekadar bagi-bagi kekuasaan antar-elite, tapi tidak ada perbaikan nasib rakyat.
"Di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Bapak SBY, tahun 2004-2014, tujuan utama melakukan reshuffle adalah perbaikan kinerja kabinet, agar bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk rakyat, bangsa, dan negara, agar ada perbaikan dan perubahan nasib rakyat. Semoga tujuan yang sama dimiliki Presiden Joko Widodo," kata Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. []
BACA JUGA
Presiden Jokowi Lantik Dua Menteri dan Tiga Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju
6 Menteri Terjerat Korupsi dari Era SBY sampai Jokowi
Peringkat 38 Menteri Jokowi, Dari Terbaik Hingga Paling Buruk
Harta Kekayaan Sandiaga Uno Turun Setelah Menjabat Menteri
