TAGAR.id, Jakarta - Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) mendesak Presiden Jokowi untuk segera reshuffle para menterinya yang bermasalah baik dalam soal kinerja maupun formalitas.
Menurut koordinator aksi, Insan Enggala, kinerja menteri-menteri Jokowi di sektor ekonomi terbukti telah gagal. Terutama dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng dan rantai pasokannya.
"Sudah sepatutnya Presiden Jokowi untuk segera memecat pembantunya yang bermasalah itu," tegas Insan di hadapan massa aksi Formasi di Patung Kuda, Selasa, 14 Juni 2022.
Insan juga menyuarakan, presiden tak luput dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), karena di dalamnya diduga kuat ada pihak yang memiliki kuasa besar dalam mengatur puluhan triliun rupiah dana pungutan sawit.
"Dengan dalih subsidi biodiesel, ratusan triliun duit BPDPKS justru diguyur ke perusahaan produsen kelapa sawit. Namun faktanya program biodiesel hanya isapan jempol semata," katanya.
"Di sisi lain, Presiden justru dikhianati oleh bawahannya dengan membiarkan harga minyak goreng jadi mahal dan menyulitkan rakyat dengan bersekongkol dengan perusahaan produsen kelapa sawit," sambungnya.
Sementara, lanjut Insan, petani sawit rakyat tetap sengsara dan harus mengeluarkan modal sendiri untuk melakukan peremajaan kebun sawit mereka.
"Petani sawit rakyat hanya ditetesi duit Rp 7,6 triliun sementara pendapatan BPDPKS mencapai ratusan triliun lebih. Ini harus dibongkar hingga pada level Ketua Komite Pengarah BPDPKS," ujar Insan.
Dalam kesempatan itu, Insan juga meminta agar Kejaksaan Agung RI segera memanggil dan memeriksa para pihak terkait yang diduga menjadi biang keladi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja Kejagung RI yang telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ekspor CPO. Oleh karena itu kami mendesak agar Kejagung tidak berdiam diri," katanya.
