UNTUK INDONESIA
Demokrat Bantah Minta RPH Babi di Jakarta Ditutup
Fraksi Gerindra dan Demokrat DPRD DKI Jakarta ramai-ramai mempermasalahkan rumah pemotongan hewan (RPH) babi di Jakarta Barat.
Ilustrasi rumah pemotongan hewan. (Foto: Dok Kementan)

Jakarta - Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana membantah fraksinya menyerukan untuk menutup rumah pemotongan hewan (RPH) babi di Jakarta Barat (Jakbar). Dia meluruskan bahwa Fraksi Demokrat hanya meminta merelokasi pemotongan babi di luar pemukiman warga.

Pasti akan muncul persoalan baru. Dipindah ke Bekasi misalnya, orang akan melihatnya dari sudut pandang berbeda lagi.

Dalam pandangan umum di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat mendorong agar RPH babi yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Dharma Jaya ditutup.

"Sebaiknya kita cari tempat lain dan tidak di kawasan masyarakat. Contohnya di Medan, tempatnya di luar pemukiman. Jadi Demokrat mengusulkan mencari lahan yang baru dan jangan sampai di pemukiman lagilah," kata Desie di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 5 Desember 2019.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mencermati usulan penutupan maupun pemindahan pemotongan babi di Kecamatan Kapuk bakal memiliki dampak signifikan terhadap pihak-pihak yang berkaitan.

Meski membuka tangan terhadap aspirasi yang disalurkan Fraksi Gerindra dan Demokrat, Gilbert memandang relokasi RPH babi jauh dari pemukiman warga bukan tak mungkin menimbulkan masalah lain di tempat baru.

Sepatutnya solusi yang lahir terkait permasalahan RPH babi, kata Gilbert, jangan lari dari konteks. Limbah pemotongan babi sebagai problem dapat ditangani dengan penanganan lewat perbaikan instalasi pengelohan air limbah.

"Pasti akan muncul persoalan baru. Dipindah ke Bekasi, misalnya, orang akan melihatnya dari sudut pandang berbeda lagi," ujarnya.

Eks Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia Jakarta mengatakan keberadaan RPH di bilangan Kapuk itu sudah puluhan tahun. Sepanjang berdiri dan beroperasi, kata Gilbert, tak ada masalah seperti yang disampaikan Gerindra dan Demokrat.

"Ini kan baru muncul belakangan ini. Kita juga tidak tahu seberapa banyak orang yang mengeluh," katanya.

Gilbart mengingatkan warga yang membutuhkan babi juga termasuk pembayar pajak. Sebab itu mereka juga berhak mendapatkan fasilitas terkait kebutuhannya. "Masa mau impor supaya potongnya di luar negeri," tuturnya.

Diketahui sebelumnya perwakilan dari Gerindra DPRD DKI Purwanto menyebut RPH babi di Jalan Peternakan, Kelurahan Kapuk, Jakbar, menimbulkan keresahan. Masalah itu, kata dia, ditangkap dari aspirasi masyarakat.

Purwanto menyebut limbah dan bau menyengat yang berasal dari pemotongan babi menjadi pemicunya. Akibatnya kegiatan usaha dan jual-beli makanan di sekitar RPH tersebut menelan kerugian.

"RPH itu semestinya ditutup karena sudah bertentangan dengan Perda DKI nomor 4 tahun 2007 tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas," kata Purwanto dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu 4 Desember 2019.

Dalam rapat sama, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Desie Christhyana Sari sepakat dengan usulan Fraksi Gerindra menutup RPH babi di Jakbar. Dia mengatakan aspirasi warga sekitar Kelurahan Kapuk yang terganggu dampak dari RPH harus disampaikan.

"Rumah potong babi di daerah Kapuk Jakarta Barat segera ditutup karena meresahkan warga," ujar Desie.

Berita terkait
PSI: Warga Jakarta Butuh Jamban Daripada Formula E
PSI menyentil kekehnya Pemprov DKI menyelenggarakan ajang Formula E di balik kebutuhan warga Jakarta akan jamban.
Wajah Buruk DPRD Kota Padangsidempuan
Sejak dilantik, Rabu 14 Agustus 2019 sebanyak 30 anggota DPRD Padangsidempuan hingga saat ini terus berkonflik untuk membentuk AKD.
Kursi Wakil Anies Baswedan Berdebu, Pemprov DKI Tercoreng
Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta berdebu. Anies Baswedan pincang menjalankan roda pemerintahan Ibu Kota seorang diri?
0
Tes Swab Anggota DPRD Sumut Ini Negatif Covid-19
Anggota DPRD Sumatera Utara, Ebenejer Sitorus, menjadi pasien suspek Covid-19.