Bandung - Kurang lebih 400 massa yang tergabung dalam Gerakan Peduli Pemilu (GPP) Tanpa Kecurangan melakukan aksi unjuk rasa di beberapa titik Kota Bandung, Jumat 17 Mei 2019.
Aksi ini berakhir di depan kantor DPRD Jawa Barat (Jabar) dan diterima oleh anggota DPRD Jabar dari Partai Gerindra, PAN dan PPP.
Dalam aksinya, GPP Peduli Pemilu menuntut banyak hal. Tetapi dari deretan tuntutan yang disampaikan, intinya mereka menuntut diskualifikasi salah satu pasangan calon yang diduga telah melakukan kecurangan.
Tokoh Sunda yang masuk dalam gerakan GPP Tanpa Kecurangan Dindin S Maolani menuturkan, Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum paling kacau, bergejolak dan sangat menghebohkan. Pemilu 2019 banyak kecurangan, khususnya pada pilpres.
"Pilpres dinilai telah menguntungkan salah satu paslon dan merugikan paslon lain. Sehingga kami menilai Pemilu 2019 ini jauh dari jujur dan adil," tuturnya.
Dalam tuntutannya, GPP Tanpa Kecurangan pun mendesak KPU untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara yang membingungkan masyarakat, karena adanya salah input. Pihaknya meminta ditundanya pengumuman pemenang Pilpres 2019.
"Mendesak adanya audit forensik independen terkait penghitungan suara yang dilakukan KPU dan jajarannya. Menolak hasil penghitungan dan penetapan presiden dan wakil presiden apabila tanpa didahului oleh audit dan menghitung ulang yang dijamin tidak terjadi kecurangan," kata dia.
GPP Tanpa Kecurangan pun mendesak Bawaslu untuk memeriksa dan menindaklanjuti laporan kecurangan, dan mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang telah melakukan kecurangan.
"Kami pun mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan atau investigasi kematian secara saksama dan terbuka atas tragedi kemanusian banyaknya yang wafat dan sakit dari petugas pemilu di berbagai daerah yang menurut kami ditemukan kejanggalan," ujar dia.
Di tempat yang sama, Dewan Pengarah Ketua GPP Tanpa Kecurangan atau dikenal sebagai Ustad Athian Ali menuturkan, hasil dari sebuah kesalahan berdampak pada produk yang dihasilkan. Maka dari itu sangat penting untuk membereskan masalah ini. Membereskan semua dugaan kecurangan.
"Dan ini perlu adanya tim independen untuk mengungkapkan kebenaran atas dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019," tambah dia.
Tokoh Muhammadiyah yang juga caleg PAN yang gagal ke Senayan dan tergabung di GPP Tanpa Kecurangan Rizal Fadillah mengatakan, apa yang disampaikan oleh GPP Tanpa Kecurangan ini intinya mendesak agar Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti telah melakukan kecurangan. Bawaslu harus menindaklanjuti seluruh laporan kecurangan yang dilaporkan.
"Salah input menurut pandangan kami itu kesalahan besar sehingga bisa mendiskualifikasi pasangan calon yang diuntungkan atas kesalahan ini," ujar dia. []
Baca juga:
