Yogyakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyoroti dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pendidikan. Selain harus hati-hati dalam memutuskan dibukanya kembali kelas, pemerintah pusat diharapkan juga memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta.
Salah seorang anggota DPD RI dari DIY Hilmy Muhammad mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY harus hati-hati ketika ingin mengembalikan kegiatan belajar di sekolah seperti semua. Sebab dikhawatirkan aktivitas itu bisa memunculkan penyebaran virus Covid-19.
“Harus hati-hati, jangan gegabah,” kata dia dalam rapat secara virtual empat anggota DPD RI dari Dapil DIY bersama, Pemda DIY maupun dengan perwakilan kabupaten serta kota di DIY pada Jumat, 12 Juni 2020.
Hilmy mengatakan sedangkan untuk iuran sekolah, dirasa sulit untuk dihapus meski sekolah diliburkan. Sebab menurutnya sekolah pun membutuhkan dana operasional. “Harapannya tidak ada tambahan biaya yang harus dibayar. Kalau tidak membayar, saya kira sulit,” ujarnya.
Senator dari DIY lainnya, Cholid Mahmud mengatakan sekolah negeri menurutnya tidak ada masalah ketika saat libur tidak dipungut biaya dari sekolah. “Sekolah yang negeri, anggaran dari APBN tidak dikurangi. Tapi yang harus dipikirkan adalah guru honorernya. Kalau di DIY tidak ada guru honorer, tidak bisa jalan,” katanya.
Menurutnya selain nasib dari para guru honorer yang harus diperhatikan juga keberlangsungan sekolah swasta. “Pendidikan itu kewajiban negara. Karena negara belum mampu memenuhi kewajibannya, maka swasta berbaik hati untuk membantu. Jadi negara juga harus memperhatikan kondisi di sekolah swasta. Sekolah swasta secara umum operasionalnya bergantung pada pembayaran,” kata dia.
Tapi yang harus dipikirkan adalah guru honorernya. Kalau di DIY tidak ada guru honorer, tidak bisa jalan.
Cholid mengatakan selama ini sekolah swasta juga telah mendapatkan perhatian dengan masuknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. Untuk itu ia berharap pengelolaannya bisa diperlonggar karena terdampak pandemi Corona ini. “Jangan seperti normal, sehingga sekolah memiliki kelonggaran mengelola BOS,” ucapnya.
Afnan Hadikusumo, anggota DPD RI dari DIY menambahkan apapun bentuknya pemerintah diharapkan bisa membantu guru maupun tenaga honorer di sekolah swasta maupun negeri. Ia mengaku belum lama ini mendapat keluhan dari tenaga honorer sekolah karena tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).
“Tenaga honorer sangat dibutuhkan. Pemerintah harusnya ikut memberikan bantuan ke sekolah swasta apapun bentuknya untuk menopang kehidupannya,” ucapnya. []
Baca Juga:
- Daftar 14 Pasar Tradisional Disterilisasi di Sleman
- Penyebab Bantuan Dampak Corona Tersendat di DIY
- Usulan UKM di DIY Agar Dampak Pandemi Cepat Pulih
