Yogyakarta – Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap pemerintah bisa membantu dalam memasarkan produknya. Tujuannya agar bisa segera pulih akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Ketua Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) DIY Endro Wardoyo mengatakan bantuan yang diharapkan dari pemerintah yakni bisa melalui trading house atau koperasi.
“Perlu trading house untuk mendorong masuknya vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya dalam rapat kerja secara virtual terkait realisasi stimulus perekonomian dampak Covid-19 bersama anggota DPD RI Cholid Mahmud pada Rabu, 10 Juni 2020.
Endro mengatakan dampak dari wabah Covid-19 bagi anggota Asmindo DIY sangat terasa. Selama ini fasilitas dari pemerintah seperti pengurangan pajak sebesar 30 peren dan penundaan pokok angsuran selama enam bulan pun dirasa cukup membantu. “Sementara ini terbantu. Tapi tidak ada pemasukan untuk menjalankan usaha ke depan. Memulai usaha lagi akan sulit,” kata dia.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Buntoro mengatakan hal yang sama. Menurutnya perlu adanya trading house untuk menyera produk dari para anggota.
“Bantuan restrukturisasi hanya sebentar, persoalan sebenarnya tak diselesaikan. Usul kami perlu adanya trading house. Bisa ditindaklanjuti dengan masuk ke LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang Jasa Pemerintah). Persoalannya bagaimana DIY bisa punya LKPP sendiri,” ucapnya.
Perlu trading house untuk mendorong masuknya vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha komputer (Apkom) DIY, Willy Sudjono mengatakan akibat wabah Corona ini para anggotanya mengalami penurunan omzet mencapai 50 hingga 70 persen. Mengenai adanya LKPP di DIY, menurutnya akan membantu para pengusaha lokal untuk bisa lebih cepat bangkit. “Adanya LKPP di daerah, pengusaha bisa menyuplai instansi lokal. Jangan hanya dikuasai oleh nasional,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Cholid Mahmud mengatakan LKPP selama ini persyaratan rumit untuk jadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. “Pengusaha lokal tak bisa masuk. Syarat perusahaan nasional ya berat,” kata dia.
Cholid mengatakan aspirasi dari para pengusaha di DIY ini akan ditampungnya. Dirinya pun akan berusaha untuk bisa memasukkan mereka ke LKPP. “Bisa tidaknya kita jalani dulu, tapi ini penting. Pengusaha lokal harus diberi ruang bisa masuk LKPP. Persyaratan menasional bisa dibenahi. Saya belum bisa katakan bisa atau tidak, tapi ini gagasan penting,” ujarnya. []
