Jakarta - Pengamat ekonomi-politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai keberadaan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) akan memperluas lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Dia mengatakan kebijakan ketenagakerjaan selama ini dinilai terlalu rekstriktif, sehingga keberadaan RUU Ciptaker akan mengurai aturan yang selama ini membatasi pembukaan lapangan pekerjaan.
Makanya kemudian sumbernya dari 'cost of doing business' itu diperbaiki oleh RUU Cipta Kerja ini.
"Harusnya kan ini melindungi tenaga kerja tetapi malah kebalikannya, ini mungkin melindungi tenaga kerja yang sudah bekerja, tapi dia membuat dunia usaha tidak mau atau menjadi sungkan untuk merekrut tenaga kerja baru," kata Yose kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2020.
Baca juga: Bocoran Hasil Pertemuan DPR - KSPI Bahas Omnibus Law
Yose melanjutkan sektor padat karya terus mengalami penurunan perannya di dalam perekonomian Indonesia. Dalam catatannya, sebelum krisis 1998, setiap tahun sektor manufaktur menghasilkan lapangan pekerjaan lebih dari 250 ribu pekerjaan.
Sementara, sejak 2000 sampai 2012, sektor manufaktur hanya bisa menghasilkan lapangan pekerjaan di bawah 50 ribu per tahun. Setelah 2012, sektor manufaktur bisa menghasilkan hingga 150 ribu per tahun.
"Ini artinya perekonomian kita tumbuh dengan pesat tetapi kurang menghasilkan lapangan pekerjaan," ujarnya.
Yose menyatakan tujuan dari pembuatan Omnibus Law RUU Ciptaker adalah untuk memperbaiki iklim usaha dan iklim investasi di Indonesia karena akumulasi modal atau investasi masih di bawah negara lain di Asia Tenggara.
"Kemudian, kita juga melihat bahwa produktivitas di Indonesia ini cenderung rendah ya. Kenapa rendah? Karena 'cost of doing business' itu tinggi, biaya untuk menjalani usaha itu tinggi," kata Yose.
Baca juga: Aksi Omnibus Law Diserang OTK Bawa Parang di Jogja
"Ini macam-macam sumbernya. Makanya kemudian sumbernya dari 'cost of doing business' itu diperbaiki oleh RUU Cipta Kerja ini," ucapnya menambahkan.
Selain memperluas lapangan kerja, kata Yose, RUU Ciptaker juga akan memperbaiki permasalahan regulasi yang tumpang tindih, perizinan investasi, peraturan di tingkatan daerah yang tidak baik untuk investasi.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membocorkan hasil pertemuan pertama antara Tim Kerja Bersama DPR dan serikat pekerja, yang menyepakati pembentukan Tim Perumus untuk mencari solusi terkait pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah dalam Omnibus Law RUU Ciptaker.
"Pertemuan hari ini kami sudah sepakat untuk membentuk Tim Perumus yang terdiri dari anggota Panitia Kerja RUU Ciptaker Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan tim serikat pekerja," kata politikus Gerindra itu usai menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020.
Dasco menjelaskan, Tim Perumus akan dipimpin Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya, dan akan bekerja selama dua hari, tanggal 20-21 Agustus 2020. Dia berharap dengan target waktu yang sempit tersebut dapat dicapai titik temu dan mendapat berbagai solusi terhadap pasal-pasal yang masih dianggap bermasalah, khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan.
"Mudah-mudahan diharapkan tercapai titik temu dan solusi-solusi terhadap berbagai pasal yang dianggap bermasalah," ujar Dasco. []
