Jakarta, (Tagar 10/10/2017) - Guna menciptakan Pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait dana kampanye, mahar politik dan politik uang.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan akan menempatkan setidaknya satu orang pengawas di setiap tempat pemungutan suara (TPS).
“Kita diskusikan pencegahan yang lebih baik, maka dalam waktu kedepan kita akan ada satu pengawas disetiap TPS,” ujarnya di Ruang Konferensi Pers Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/10).
Saut mengatakan, dari hasil penelitian disimpulkan bahwa selama dua tahun terakhir ini KPK dinilai sulit lepas dari jeratan transaksional politik.
“Tapi kita tetap berusaha mengubah (stigma) itu,” ujar Saut.
Disamping itu, Ketua Bawaslu Abhan menilai penting untuk membangun pengawasan dan pencegahan terkait dana kampanye, mahar politik dan politik uang. Strategi harus dibangun, bahkan sebelum Pilkada serentak 2018 memasuki tahapan pencalonan dan Pemilu 2019 memasuki tahapan pencalonan anggota legislatif.
“Dalam proses pencarian dukungan, Bawaslu mengimbau kepada selurug bakal calon agar tidak melakukan pemberian imbalan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan dukungan partai politik dalam pencalonan,” pungkas Abhan.
Persoalan politik transaksional, lanjut Abhan, salah satunya yakni terkait banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah yang dilakukan oleh satuan tugas (satgas) KPK.
“Dalam konteks ini kita punya kewenangan, maka ada yang nantinya barangkali disinergikan dengan KPK terkait proses pencegahan,” pungkas Abhan. (sas)
