Beijing – Seorang pejabat China mengatakan Beijing sedang mempertimbangkan perubahan-perubahan terhadap mini konstitusi Hong Kong setelah memberlakukan serangkaian langkah untuk memperketat kontrolnya atas kota semiotonom itu.
Zhang Xiaoming, Deputi Direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, 17 November 2020, mengatakan dalam suatu seminar di Hong Kong bahwa tujuannya adalah “untuk melihat konstitusi sebagai sesuatu yang hidup” untuk membuatnya terbuka bagi interpretasi.
Foto
Konstitusi Hong Kong yang disebut sebagai Basic Law itu diberlakukan setelah kontrol atas pusat keuangan itu dikembalikan ke China dari pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1997, dipandu oleh konsep “satu negara, dua sistem” yang menjamin kebebasan sangat tinggi di kota itu, selain sistem peradilan yang independen.
Pemerintah China menyetujui undang-undang keamanan nasional baru pada Juni lalu sebagai tanggapan atas demonstrasi besar-besaran prodemokrasi yang melanda Hong Kong tahun lalu. Undang-undang keamanan baru itu mencakup kewajiban bagi anggota parlemen dan pegawai sipil untuk bersumpah setia kepada Basic Law.
Pernyataan Zhang muncul hampir sepekan setelah empat legislator prodemokrasi Hong Kong dipecat dari Dewan Legislatif, setelah satu komite legislatif China memutuskan bahwa pemerintah Hong Kong dapat mendiskualifikasi legislator yang diyakini menjadi ancaman bagi keamanan nasional tanpa melalui proses pengadilan.
Pemecatan itu mendorong 15 legislator prodemokrasi lainnya untuk mengundurkan diri beramai-ramai, membuat dewan beranggotakan 70 orang itu hanya terdiri dari para legislator yang pro-Beijing (uh/ab)/voaindonesia.com. []
