Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, pandemi Covid-19 tidak menyurutkannya melaksanakan tugas dari Presiden Joko Widodo. Tugas itu, adalah untuk terus perhatikan dan membangun Desa dengan segala keterbatasan kondisi di era pandemi. Oleh sebab itu, pria yang biasa disapa Gus Menteri ini membangun komunikasi dengan perangkat desa secara virtual.
"Hampir setiap minggu saya lakukan webinar dengan Kepala Desa dan perangkat desa sesuai dengan tema. Misalnya kemarin bertema pemutakhiran data karena ini penting sekali Indeks Desa Membangun berbasis SDGs Desa," tutur Gus Menteri saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar secara Virtual bertema, Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 pada Senin, 8 Maret 2021.
Gus Menteri menjelaskan, bila Indeks Desa Membangun terwujud, maka kita akan miliki peta jalan atau roadmap untuk mengetahui kondisi objektif desa. Dengan peta itu, akan mudahkan memberikan perlakuan ke desa. Contohnya kemiskinan, yang secara nasional ini sangat kompleks tapi berbeda jika berbicara soal kemiskinan di desa.
Kelemahan perencanaan pembangunan sebelumnya karena basisnya kurang seperti datanya tidak valid dan tidak berbasis masalah.
Menurut Gus Menteri, kemiskinan di desa itu banyak karena di total. Namun, jika dipecahkan per desa maka relatif lebih mudah penanganan dengan menggunakan dana desa. Caranya dengan sejumlah program seperti Bantuan Langsung Tunai dan Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
"Jika berbicara secara mikro, maka rasanya tidak sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan," tandas Gus Menteri.
Hal ini, terkait SDGs ketiga yaitu Desa Sehat Sejahtera, sehingga kita akan miliki data warga yang menginap penyakit berbahaya dan menahun serta stunting. menurutnya, ini tidak akan sulit dituntaskan jika dilakukan pendekatan secara mikro itulah pemutakhiran data IDM Berbasis SDGs Desa sangat penting dan efektif.
"Dengan SDGs Desa ini, semua permasalahan di desa bisa terencanakan pembangunannya dengan berbasis data dan berbasis masalah karena kelemahan perencanaan pembangunan sebelumnya karena basisnya kurang seperti datanya tidak valid dan tidak berbasis masalah," tegas Doktor Honoris Causa dari UNY.
Selain webinar, Gus Menteri juga tetap lakukan kunjungan langsung ke desa. Sebab, apapun yang berhubungan dengan masyarakat desa tidak serta-merta bisa diwakili secara virtual. Harus ada pertemuan dan dialog dengan segala keterbatasan dan tentunya dengan mengutamakan Protokol Kesehatan ketat.
Selain itu, Kemendes PDTT juga punya kebijakan baru yang disebut Tim Sapa Desa yang terdiri dari 35 personel. Mereka setiap harinya menghubungi Kepala Desa dan Perangkat Desa berbasis zonasi untuk mengetahui permasalahan yang kemudian didiskusikan untuk dicarikan solusi yang tepat.
- Baca juga : Berantas Mafia Tanah Sofyan Djalil Gandeng Polri dan Kejagung
- Baca juga : Bappebti Blokir 100 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Tak Berizin
Gus Menteri memastikan, Tim Sapa Desa akan terus berlanjut meski era pandemi Covid-19 telah usai karena program ini memang efektif untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di desa.
Mengenai perkembangan penyerapan Dana Desa Tahun 2021, hingga 6 Maret dari pagu sebesar Rp72 triliun, pencairan Dana Desa sudah lebih dari Rp5 triliun (7%). Dana Desa tersebut dicairkan ke 21.628 desa atau 29% dari seluruh desa yang ada. Kemudian Dana Desa untuk Desa Aman Covid-19 sudah mencapai Rp456 miliar atau 9 % dari pencairan dana desa. Sementara Dana Desa untuk BLT Dana Desa sekitar Rp206 miliar (4,1% dari pencairan dana desa). []
