Calon Ibu Kota, Penajam Paser Utara Minta Bantuan UGM

Pemkab Penajam Paser Utara meminta bantuan UGM mengkaji rencana pemindahan ibu kota baru di wilayahnya.
Kepala Bagian Pembangunan Sekda Penajam Paser Utara, Niko Herlambang. (Foto: Tagar/Switzy Sabandar)

Yogyakarta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara bertemu dengan akademisi lintas disiplin di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis 29 Agustus 2019.

Kedatangan Kepala Bagian Pembangunan Sekda Penajam Paser Utara, Niko Herlambang, untuk meminta bantuan UGM mengkaji rencana pemindahan ibu kota baru di wilayahnya.

"Jangan sampai ibu kota terbangun kami tidak siap, kami minta dukungan dari UGM," ujar Niko.

Ia menyebutkan, sejumlah masukan diterima dari tim akademisi UGM. Salah satunya, persiapan sumber daya manusia (SDM) supaya warga Penajam Paser Utara tidak tersisih ketika pendatang pindah dan menempati ibu kota baru.

UGM juga berjanji membantu kajian infrastruktur tata ruang dan kesiapan pangan. Menurut Niko, Penajam Paser Utama menjadi lumbung pangan Kalimantan Timur. Ia berharap kepindahan ibu kota tidak membuat wilayahnya menjadi lumbung properti.

"Kami ingin zona-zona bisa dipastikan," tuturnya.

Ia optimistis Penajem Paser Utara bisa mempersiapkan diri menjadi ibu kota baru. Sebab, sejumlah proyek pembangunan nasional maupun daerah sudah berjalan dan bisa menjadi bagian dari infrastruktur yang memadai.

Penghitungan kebutuhan pangan dan air harus sudah ada, termasuk bagaimana pembagian ruang permukiman

Niko mencontohkan ketersediaan air baku disiapkan melalui dua bendungan yang sedang dalam proses pembuatan serta bendungan lain yang sedang memasuki tahap pembebasan lahan dan dibangun pada tahun depan.

Selain itu, dua proyek strategis nasional sedang dibangun di Penajam Paser Utara, yakni Jembatan Pulau Balang dan Jembatan Tol Teluk Balikpapan.

Ia mengungkapkan kawasan ibu kota baru di Penajam Paser Utara diperkirakan seluas 120.000 hektare. Sedangkan, 60.000 hektare lainnya berada di kawasan Kutai Kertanegara.

Wilayah yang akan digunakan menjadi kawasan ibu kota baru di kabupatennya merupakan hutan rakyat yang minim penduduk.

"Penduduk tinggal di tepi hutan dan tidak masuk ke hutan," kata Niko.

Ia juga berpendapat lokasi ibu kota baru ini strategis karena berada di tengah wilayah Indonesia.

Akademisi Fakultas Geografi UGM, Diah Rahmawati, menuturkan kebutuhan mendesak yang harus disiapkan dalam rencana pemindahan ibu kota adalah ketersediaan sandang, papan, dan pangan.

"Penghitungan kebutuhan pangan dan air harus sudah ada, termasuk bagaimana pembagian ruang permukiman, fasilitas, dan pelayanan tersedia, serta keterhubungan dengan ruang-ruang di sekitarnya," ucapnya.

Selain itu, ia juga akan mengkaji bersama dengan akademisi lintas disiplin lainnya terkait neraca sumber daya air, kebutuhan pangan, dan keterkaitan wilayah.[]

Berita terkait
Rekam Jejak Kebakaran Hutan dan Lahan di Ibu Kota Baru
Faktor kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur masih tinggi, terbukti dalam angka yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Luhut: Tak Ada Lahan Prabowo di Ibu Kota Baru
Luhut Panjaitan mengatakan tidak ada lahan milik Prabowo Subianto dan adiknya Hashim Djojohadikusumo yang dijadikan lahan Ibu Kota baru di Kaltim
DPR Sebut Jokowi Tergesa-gesa Pindah Ibu Kota
Anggota DPR Bambang Haryo soroti rencana pemindahan ibu kota yang direncanakan Pemerintah. Ia katakan terlalu tergesa-gesa.
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.