DPR Sebut Jokowi Tergesa-gesa Pindah Ibu Kota

Anggota DPR Bambang Haryo soroti rencana pemindahan ibu kota yang direncanakan Pemerintah. Ia katakan terlalu tergesa-gesa.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo (Popy/Tagar)

Jakarta - Anggota DPR Bambang Haryo soroti rencana pemindahan ibu kota yang direncanakan Pemerintah. Menurutnya, keputusan yang tidak melibatkan pihak akademisi dapat membawa dampak bagi rencana besar pemindahan.

"Tentu sangat disayangkan pemindahan ibu kota kayanya kok seperti dipercepat ya, sepertinya tergesa-gesa yang kurang mempertimbangkan faktor ekonomi sosial juga yang lainnya," kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Bambang kepada Tagar, Kamis, 29 Agustus 2019.

Kalau dari sisi ekonomi itu agak kurang pas.

Menurut dia, perpindahan ibu kota belum didiskusikan secara masif baik di DPR maupun yang ada di perguruan tinggi jadi di akademisi.

Anggota Komisi V DPR ini mengatakan, ketidakikutsertaan akademisi merupakan kesalahan. Karena menurutnya, dari sisi akademisi Presiden dapat memperoleh berbagai pertimbangan.

"Akademisi kurang dilibatkan dalam hal ini. Apalagi dari pakar-pakar di masyarakat juga. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat, tentu harus dilibatkan didalamnya ini," ucapnya.

Ia juga menyebut, pemindahan ibu kota dapat berampak dengan banyak aspek. Mulai dari ekonomi, hingga masalah kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Kalau dari sisi ekonomi itu agak kurang pas. Kondisi keuangan negara bebannya sangat berat dengan hutang yang demikian besar. Masyarakat masih ada kebutuhan yang lebih mendasar," tutur Bambang.

Pria yang mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I ini mengatakan, Presiden seharusnya dapat memprioritaskan keluhan masyarakat yang ada selama ini.

"Masalah yang ada hubungannya dengan pangan, kita walaupun sudah ada dana desa, ini itu, embung sudah dibangun dan sebagainya, tapi tidak menjadikan kita menjadi swasembada pangan. Ini janji Pak Jokowi yang harus direalisasikan," kata dia.

Permasalahan lainnya yang diutarakan Bambang ialah terkait daya listrik yang belum merata di wilayah Indonesia.

"Tentu dengan masalah kelistrikan yang masif, rasio elektrifikasi yang ada di Indonesia belum semua teraliri listrik, masih sekitar mungkin 80%,  diwilayah yang akan dijadikan ibu kota disana, itu baru 60%," ucapnya. []

Berita terkait
Fahri Hamzah Minta Jokowi Tidak Pindahkan Ibu Kota
Fahri Hamzah mengkritisi rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Baginya, apa yang dilakukan Presiden Jokowi tidak tepat.
Pindah Ibu Kota Sudah Sesuai Kajian
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sudah sesuai kajian.
Ibu Kota Baru akan Buka Peluang Usaha?
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal berpendapat bahwa ibu kota baru akan membuka peluang usaha.