Jakarta, (Tagar 5/4/2017) - Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, mengatakan pemeriksaan kinerja instansi pemerintah oleh BPK penting agar mengetahui keterkaitan opini wajar terhadap hasil pencapaian kinerja.
"Opini wajar tanpa pengecualian tidak berarti kinerjanya efektif. WTP hanya menunjukkan pencatatan keuangan yang wajar," kata Isma dalam rapat dengar pendapat umum uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPK oleh Komisi XI DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Isma, yang juga menjabat Anggota Komisi XI DPR, mengatakan audit kinerja oleh BPK diperlukan untuk melihat efektivitas penganggaran sekaligus menghasilkan laporan yang objektif dan konstruktif.
"Keterkaitan laporan keuangan dan laporan kinerja bisa memperlihatkan prestasi kerja yang dicapai. Itu akan meningkatkan kepercayaan publik pada instansi pemerintah," kata dia.
Isma ingin auditor BPK dapat berkonsentrasi melakukan pemeriksaan kinerja, yang selama ini dianggapnya belum menjadi fokus.
Komisi XI DPR telah memulai uji kelayakan dan kepatutan kepada 26 calon anggota BPK sejak Senin (3/4).
Dari semua calon tersebut, DPR akan menunjuk dua nama untuk menggantikan dua anggota BPK yang segera mengakhiri masa jabatannya, yaitu Wakil Ketua BPK Sapto Amal Damandari dan Anggota I BPK Agung Firman Sampurna.(Fet/Ant)
