Busyro: Praktik Bagi-bagi Jabatan Cemarkan Demokrasi

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan demokrasi Indonesia tercemar dengan praktik bagi-bagi jabatan di badan pemerintah.
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas. (Foto: Tagar/PRI)

Jakarta - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan demokrasi Indonesia tercemar dengan praktik bagi-bagi jabatan pemerintah, terutama terancamnya independensi dan keamanan internal elemen-elemen masyarakat sipil.

"Demokrasi ini tercemar dan elemen masyarakat sipil pun tercemar dan dicemari. Contohnya banyak banget, tadi disinggung moderator, komisaris-komisaris adalah prasmanan yang dilembagakan," kata Busyro dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu, 12 Juni 2021.

Beberapa nama yang pernah mendukung pencalonan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden sebelumnya mendapatkan komisaris di perusahaan plat merah.


Demokrasi ini tercemar dan elemen masyarakat sipil pun tercemar dan dicemari.


Pengangkatan itu dilakukan melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga menyoroti terancamnya independensi dan keamanan internal elemen-elemen masyarakat sipil. Ia mencontohkan, salah satunya yakni kasus kematian aktivis HAM Munir Said Thalib.

"Itu adalah salah satu contoh yang menggambarkan representasi dari tidak amannya aktivis-aktivis di negeri yang berwawasan kebangsaan. Dan juga tidak indepeden, karena itu selalu diintervensi," ucapnya.

Dalam diskusi itu, Busyro berbicara mengenai dampak kerugian dan destruktif akibat demokrasi Indonesia yang saat ini menurutnya bermasalah. Salah satu contohnya adalah pengesahan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

"Itu adalah problem demokrasi, sekaligus terancamnya sustainability dari generasi mendatang dalam kaitan dengan penguasaan sumber-sumber daya alam yang benar-benar menjadi sangat rawan sangat riskan di dalam UU Cipta Kerja itu," ujarnya. []

Berita terkait
Menteri BUMN: Direksi dan Komisaris Harus Siap Diberhentikan
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa direksi dan komisaris di BUMN harus siap untuk diberhentikan jika kinerjanya tidak sesuai dengan KPI.
Menteri BUMN Bentuk BLMI Dorong Transformasi Perusahaan
Menteri BUMN Erick Thohir membentuk BLMI bertujuan mendorong transformasi perusahaan-perusahaan negara menjadi lebih akuntabel dan profesional.
Erick Thohir: Transformasi BUMN Tetap Jadi Prioritas
Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir tetap ingin memprioritaskan dan melaksanakan tranformasi serta bersih bersih di Kementerian.
0
Busyro: Praktik Bagi-bagi Jabatan Cemarkan Demokrasi
Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan demokrasi Indonesia tercemar dengan praktik bagi-bagi jabatan di badan pemerintah.