Banyuwangi - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi wajib berkantor meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo telah mengintruksikan seluruh ASN menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah.
“Masih kerja seperti biasa kita masih belum mengambil kebijakan untuk bekerja dari rumah. Nanti harus kita rapatkan lagi,” ujarnya, Selasa, 17 Maret 2020.
Jadi Pemkab tidak menutup layanan seperti pelayanan KTP, Posyandu, Puskesmas harus tetap siaga.
Menurut Anas, seluruh pelayanan publik masih tetap berfungsi seperti biasa. Di seluruh kecamatan di Banyuwangi aktivitas pelayanan juga masih berjalan seperti biasa.
Namun, seluruh perkantoran dilingkungan Pemkab Banyuwangi akan dilengkapi dengan cairan pencuci tangan di beberapa sudut ruangan, sebagai langka pencegahan dini penyebaran virus corona atau covid-19
“Jadi Pemkab tidak menutup layanan seperti pelayanan KTP, Posyandu, Puskesmas harus tetap siaga,” kata mantan anggota DPRI RI itu.
Anas menegaskan hingga saat ini belum ada kasus positif virus corona atau covid-19 di Banyuwangi. Adapun orang masih dalam katagori risiko di Banyuwangi mencapai 271 orang. Orang dalam pemantauan (ODP) 2 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan tidak ada.
ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi, Ervin Enggar Setianingrum mengaku hingga hari Selasa 17 Maret 2020 ini masih belum ada intruksi untuk bekerja dari rumah. Sehingga dia masih berkantor seperti biasa.
“Sampai saat ini masih belum ada pengumuman untuk bekerja dari rumah, jadi ya tetap berkantor seperti biasa. Inginya sih kalau bisa bekerja dari rumah, karena waswas juga dengan virus corona ini,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan ASN lainya Nety Reisyana Kusuma Dewi. Namun dia tidak mempermasalahkan bekerja di rumah atau di kantor. Menurut dia sama saja karena sejak adanya penyebaran virus corona ini. Seluruh perkantoran di lingkungan Pemkab Banyuwangi telah menyediakan Hand Sanitizer dan disemprot dengan desinfektan.
“Kalau saya tidak mempermasalahkan bekerja di kantor atau dari rumah. Saya akan ikuti intruksi dari atasan saja. Saat ini pun di kantor juga dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan Hand Sanitizer. Selain itu juga dilakukan penyemprotan dengan disinfektan setiap hari,” ujur Nety.
Pandemi Corona Pengaruhi Jadwal SKB CPNS
Pandemi virus corona dikhawatirkan akan mempengaruhi jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Mengingat Presiden RI Joko Widodo mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, dan murid sekolah diliburkan.
Rencananya jadwal tes kelanjutan bagi CPNS yang lulus Seleksi Kompetisi Dasar (SKD) digelar 25 Maret mendatang. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur hingga masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat terkait jadwal SKB.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi BKD Jatim, Hasyim Asyhari mengatakan saat berkomunikasi dengan Kepala Kanreg II BKN Surabaya Tauchid Djatmiko juga belum mengetahui kepastian jadwal SKB. Mengingat Pemerintah pusat belum membuat surat edaran soal pelaksanaan SKB.
"Kami sudah melakukan komunikasi dengan Pak Tauchid Djatmiko terkait pelaksanaan SKB ini. Beliau menjawab masih menunggu keputusan pusat," ujarnya.
Hasyim mencatat ada 49.193 pendaftar telah mengikuti SKD dan CPNS yang berhak mengikuti tes lanjutan belum diumumkan. Usai mengikuti SKD, masing-masing peserta sudah dapat memperkirakan kelulusannya karena hasil langsung dapat diketahui. []
