Buat Petisi, Perkumpulan Ojek Manokwari Dukung Berantas KKB

PO Binus memberikan dukungan untuk TNI dan Polri, secara tegas menindak KKB yang membantai tenaga kerja dari PT Itaka Karya di Nduga.
Para pejasa ojek Manokwari melakukan penandatanganan petisi dukung TNI dan Polri memberantas KKB. (Foto: Tagar/Edy Afasedanya)

Manokwari, (Tagar 7/12/2018) - Menyikapi peristiwa yang mengenaskan di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Barat. Perkumpulan Ojek Bintang Nusantara (PO Binus) di Manokwari mengelar aksi sponitas dan penandatanganan petisi dukungan terhadap TNI dan Polri untuk memberantas Kelompok Bersenjata (KKB).

Aksi penandatanganan ini digelar di Jalan Merdeka depan Makalo. Terlihat di dalam spanduk, PO Binus memberikan dukungan untuk TNI dan Polri, secara tegas menindak KKB yang membantai tenaga kerja dari PT Itaka Karya di Nduga.

"Aksi tindakan sponitas dari perkumpulan ojek Manokwari menyerukan kedamaian di atas Tanah Papua," kata Koordinator aksi, Anton Warobai kepada Tagar News, Jumat (7/12).

Warobai menambahkan, mengingat kejadian yang terjadi kabupaten Nduga saudara-saudara kita dibantai dan dibunuh oleh kelompok KKB.

"Padahal mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Perbuatan atau tindakan yang tidak manusiawi dilakukan kelompok KKB," ujarnya.

Menurut Warobai, padahal korban yang dibantai sedang melakukan pembangunan dan mereka menjadi korban tanpa mengetahui persoalan. 

"Pembangunan untuk saudara-saudara saya di Tanah Papua. Tenaga kerja membangun pasti akan pulang kembali ke daerah asalnya. Kenapa mereka jadi korban dan dibunuh," ujarnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyerukan dukungan TNI dan Polri untuk memberantas kelompok yang melakukan tindakan kriminal. Lebih khususnya bagi mereka yang menghalangi pembangunan.

"Tanah Papua masih membutuhkan pembangunan. Kalau ini terjadi terus menerus, maka pembangunan menjadi terhambat, bagaimana kesejahteraan di Tanah  Papua ," terang Warobai.

Warobai mengatakan, kita selalu berstatemen Otonomi Khusus (Otsus), kenapa tidak ada pernah sama ada perubahan. Malah, orang Papua sendiri yang menghalangi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

"Jadi kita harus sadar, sebagai orang Papua. Kita boleh melakukan tindakan, tetapi tindakan yang seperti apa dan dimana tempat harus disalurkan. Bukan bantai masyarakat seperti itu," serunya.

Menurut dia, akibat insiden itu yang terkena dampaknya masyarakat sipil, khususnya di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Hari Senin depan  kami akan mengelar aksi yang lebih besar. Untuk tanda tangan petisi dukungan terhadap TNI dan Polri tindak tegas KKB, dan petisi itu akan diserahkan kepada Kodam XVIII Kasuari dan Polda Papua Barat," pungkas dia. []

Berita terkait
0
Pimpinan DPR Desak Polri Bongkar Penilep Dana Umat
Dasco memastikan Komisi III DPR akan ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian dalam mengusut kasus tersebut.