Bali – Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) berkolaborasi dengan Huawei Indonesia menggelar lokakarya bertema "Peran Honeynet Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)" di Bali. Lokakarya ini, merupakan bagian dari Honeynet Project, program BSSN untuk memperkuat ketahanan nasional, dan meningkatkan kapabilitas aparat Pemda di bidang keamanan siber.
Lokakarya ini menghadirkan Deputi I Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto, Direktur Deteksi Ancaman BSSN Dr. Sulistyo, Vice President Public Affairs and Communications Huawei Indonesia, Ken Qi dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Suarjana sebagai pembicara utama.
Faktor keamanan informasi adalah salah satu fokus penting dalam penyelenggaraan SPBE. Standar keamanan SPBE meliputi standar keamanan Aplikasi, Pusat Data Nasional, Data & Informasi, Sistem Penghubung Layanan dan Keamanan Jaringan.
Selain digelar secara daring, lokakarya ini juga diselenggarakan secara luring dengan jumlah peserta terbatas dan secara tegas mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Sebab, ini menyangkut kebutuhan edukasi yang bersifat teknis.
Deputi I Bidang Identifikasi Dan Deteksi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto mengatakan, keamanan siber telah menjadi isu penting seiring dengan tingginya penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang telah mendorong peningkatan frekuensi ancaman serta serangan siber.
Ia juga mengingatkan bahwa keamanan siber menjadi tanggung jawab seluruh komponen, baik pemerintah, pihak swasta, akademia maupun publik, mengingat potensi terjadinya ancaman siber makin meningkat sehingga diperlukan keseriusan dan kepedulian semua pihak dalam menyikapinya.
Deputi I Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN Irjen Pol. Dono Indarto, S.I.K., M.H.(Foto:Tagar/JavaPR)Berdasarkan data hasil pemantauan layanan Honeynet BSSN sepanjang tahun 2020 yang tersebar di 71 titik yang meliputi sektor Pemerintah, IIKN dan akademik, telah terjadi 246.432.010 serangan siber dan 190.599 serangan malware.
Oleh sebab itu, untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dan optimalisasi keamanannya, diperlukan kemampuan mengelola keamanan informasi untuk meminimalkan dampak risiko keamanan informasi seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018.
“Faktor keamanan informasi adalah salah satu fokus penting dalam penyelenggaraan SPBE. Standar keamanan SPBE meliputi standar keamanan Aplikasi, Pusat Data Nasional, Data & Informasi, Sistem Penghubung Layanan dan Keamanan Jaringan. Inilah yang mendasari komitmen kuat BSSN dalam terus berupaya meningkatkan kualitas SDM siber di lingkungan Pemerintah, baik pusat maupun daerah," tutur Irjen Pol. Dono Indarto.
"Guna memperkecil kemungkinan gangguan keamanan informasi pada penyelenggaraan SPBE. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Huawei Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Vice President Public Affairs and Communications Huawei Indonesia, Ken Qi mengatakan bahwa kebutuhan akan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE merupakan keniscayaan di era yang serba terkoneksi secara digital, memiliki peran strategis dan krusial, dan perlu mendapatkan dukungan yang kuat dan penuh komitmen baik dari sisi infrastruktur, keamanan, maupun kompetensi SDM.
Sebagai pengembang solusi TIK dunia, menurut Ken Qi, Huawei memahami bahwa SPBE mampu menjadi fondasi kuat berjalannya tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, tepercaya, dan memiliki kredibilitas. Dalam konteks pandemi, SPBE juga dapat diandalkan untuk mengelola informasi akurat terkait upaya-upaya pemulihan bersama.
“Di sisi lain, kami juga memiliki kepedulian tinggi terhadap segala bentuk upaya untuk memperkuat keamanan siber yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan misi-misi kritikal. Oleh karena itu, Huawei Indonesia sangat antusias untuk mendukung upaya BSSN meningkatkan literasi dan kapabilitas pemangku kepentingan terkait keamanan siber, termasuk tentang Honeynet sebagai upaya serius melakukan pendeteksian dan analisis ancaman siber sedini mungkin,” ungkap Ken.
Honeynet Project sendiri merupakan bagian dari upaya BSSN dalam menjaga keamanan nasional melalui pendeteksian serangan siber. Honeynet merupakan sistem yang didesain khusus untuk mengetahui, merekam berbagai pola dan jenis aktivitas serangan siber yang kemudian digunakan sebagai bahan dasar analisis lanjutan upaya pegelolaan serangan siber.
Direktur Deteksi Ancaman BSSN Dr. Sulistyo, S.Si., S.T., M.Si mengatakan bahwa literasi tentang peran Honeynet dalam ketahanan dan keamanan siber nasional diyakini akan terus meningkat berkat sinergi multiple-helix yang terbangun antara BSSN dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem digital di Indonesia.
“Dukungan alih pengetahuan dari Huawei Indonesia sebagai pakar di bidang TIK sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan kapabilitas dan kompentensi ekosistem, terutama para SDM-nya, terutama dalam memahami isu-isu serta tantangan di bidang teknologi digital yang memiliki implikasi pada keamanan siber yang harus diantisipasi. Terima kasih untuk Huawei Indonesia," sebut Sulistyo.
- Baca juga : Kementerian PANRB Raih Penghargaan dari BSSN
- Baca juga : BSSN Luncurkan Pusat Siber Nasional, Ini 4 Misi Pentingnya
Sambutan positif terhadap dukungan Huawei Indonesia juga disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali I Wayan Suarjana.
“Kemampuan melakukan analisis dan deteksi dini terhadap ancaman siber menjadi kunci penting bagi semua pihak dalam mengantisipasi berbagai ancaman dan menyiapkan mitigasinya," kata I Wayan Suarjana.
"Kami mengapresiasi partisipasi Huawei Indonesia dalam program peningkatan literasi dan pengembangan kompetensi aparat Pemda di bidang keamanan siber serta Honeynet. Kami berharap, komitmen Huawei Indonesia menginspirasi seluruh ekosistem untuk memperkuat sinergi demi tercapainya tujuan transformasi digital secara aman seperti yang dicita-citakan,” tambahnya. []
