Jakarta - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan surat wasiat yang ditulis Prabowo ada hubungannya dengan kematian.
"Iya memang ada unsur kematian. Demokrasi kita mati," kata Dahnil setelah diskusi Lawan Kecurangan Pilpres 2019 Terstruktur, Sistematis & Masif di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 15 Mei 2019.
"Iya memang sedang genting. Hukum kita diinterpretasi, ada ketidakadilan, macam-macam. Memang genting," tambahnya.
Menyoal isi lengkap surat wasiat Prabowo, Dahnil mengungkapkan garis besarnya adalah ketetapan hati dari calon presiden nomor urut 02 itu untuk selalu bersama kemauan rakyat. "Pak Prabowo penting untuk menunjukkan sikap seperti itu kepada rakyat, melalui surat wasiat itu. Dan itu sudah dibuat oleh pak Prabowo," terang Dahnil.
"Termasuk melalui (isi) wasiat itu; 'kalau terjadi apa-apa terhadap saya (Prabowo), saya ingin catatan bahwasannya saya tetap bersama rakyat'," sambung dia.
Tagar yang kemudian menanyakan maksud "kalau terjadi apa-apa terhadap saya (Prabowo)", tak dijawab Dahnil. Dia mengaku memiliki keterbatasan mengetahui isi surat wasiat Prabowo lantaran tidak terlibat dalam proses pembuatan.
"Saya (tidak terlibat) bukan ahli hukum. Saya juga tidak tahu (ahli hukum yang terlibat). Saya langsung kembali (pulang)," ujar dia.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai lumrah penyebutan 'surat wasiat' yang digunakan capres Prabowo Subianto untuk memberikan pernyataan ke publik. Titik substansinya hanya pada isi, "bungkus" menurutnya tidak terlalu istimewa.
"Enggak ada masalah soal penyebutan istilah (surat wasiat). Tetapi yang substanstifnya kan isinya, apa? Kan begitu," kata Emrus kepada Tagar, Rabu 15 Mei 2019.
Pentingnya pernyataan yang terlontar dari Prabowo penting apabila berdampak pada dinamika perpolitikan Pilpres 2019 yang makin menghangat. Misalnya, hadirnya data dan fakta atas klaimnya terkait KPU curang. Namun bila tidak terjadi, pernyataannya hanya sikap biasa dalam balutan istilah surat wasiat.
"Di akhir (surat) bisa saja menyatakan, 'Dengan demikian maka perlu dilakukan pemilu ulang, kepada sejumlah TPS (tempat pemungutan suara) di sini, sini dan sini' misalnya. Atau apapun yang diinginkan beliau (Prabowo)," tandasnya.
Baca juga:
