UNTUK INDONESIA
BPK Audit ESDM dan 5 Kementerian, Siapa Dapat WTP?
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan audit laporan keuangan tahun anggaran 2019 di enam kementerian, termasuk Kementerian ESDM.
Menteri BUMN Erick Thohir berbicara di hadapan peserta MilenialFest 2019 di Jakarta, Sabtu, 14 Desember 2019. (Foto: Antara/Nova Wahyudi)

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali melakukan audit laporan keuangan tahun anggaran 2019. Audit dilakukan pada enam kementerian di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin Erick Thohir,  dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipimpin Edhy Prabowo, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar serta Kementerian Pertanian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo.

"Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Tahun 2019 adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Kementerian Lembaga," ucap Anggota IV BPK Isma Yatun di Jakarta, Senin, 6 Januari 2020 seperti dilansir dari Antara.

Ia menyampaikan terdapat empat kriteria dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan. Pertama, kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kriteria yang kedua adalah kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan yang diperiksa sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP.

Kriteria ketiga yakni kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan dan keempat efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SP1).

Isma menjelaskan laporan dari keenam kementerian tersebut lima kementerian mendapat opini predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan satu kementerian yaitu Kementerian PUPR mendapat opini predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Namun, opini atas suatu laporan keuangan itu menurutnya tidak statis, bisa naik bisa turun.

"Oleh karena itu kami mengharapkan yang telah menerima opini WTP supaya selalu mempertahankannya. Sedangkan bagi yang belum memperoleh WTP tentu bekerja keras menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK," katanya.

Audit BPK terhadap keenam kementerian mulai dari 6 Januari 2019 hingga 20 Mei 2020. Jadwal ini kata dia lebih awal dibanding tahun sebelumnya mengingat pada tahun ini libur Lebaran Idul Fitri juga lebih awal. []

Berita terkait
Langkah Menteri PUPR Basuki Atasi Banjir Jakarta
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah akan menerapkan langkah dari hulu, tengah, hingga ke hilir untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Bersih-bersih Erick Thohir di 6 BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir berkomitmen untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Salah satu caranya dengan bersih-bersih di tubuh BUMN.
Stop Ekspor Nikel, Luhut: Jangan Dikte Indonesia
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan melawan gugatan dari UE atas kebijakan Indonesia stop ekspor nikel.
0
Strategi Jawa Tengah Bidik 40 Emas di PON 2020 Papua
KONI Jawa Tengah menargetkan mendapat emas minimal 40 medali. Apa saja strategi yang disiapkan?