Surabaya - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, tuntutan utamanya adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundurkan diri.
Bukan tanpa sebab mereka meminta Jokowi meninggalkan jabatan RI-1, karena dinilai kebijakannya saat ini tidak pro rakyat dan mulai mengabaikan aspirasi.
Poin berikutnya adalah mengritisi rencana kenaikan iuran BPJS yang mereka mohon harus dibatalkan karena dipandang membebani rakyat. Kemudian PMII UINSA juga menolak revisi Undang-undang (UU) tentang KPK.
"Kami rasa revisi UU KPK akan mengguncang eksistensi lembaga tersebut," ujar Koordinator Aksi, Asroful Anam di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin, 15 September 2019.
Kami akan bawa usulan ini ke pimpinan dewan.
Dalam demonstrasi itu, para mahasiswa sempat berusaha mendorong pagar dewan untuk masuk menemui anggota dewan. Perwakilan massa yang menggelar aksi kemudian dipersilakan masuk ke dalam untuk menumpahkan aspirasinya.
Mereka ditemui anggota Fraksi Keadilan Bintang Nurani Mathur Huysairi dan anggota Fraksi Partai Gerindra Hadi Dediansyah di lobi gedung.
Mahasiswa yang tergabung dalam PMII berusaha masuk ke DPRD Jatim (Foto: Tagar/Adi Suprayitno)
Mathur berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa UINSA Surabaya ke pimpinan DPRD Jawa Timur. Dia menjelaskan, memang menyetujui apabila UU KPK tidak direvisi, sehingga korupsi bisa diberantas.
"Saya sangat mendukung revisi undang-undang KPK dibatalkan. Korupsi penyakit berbahaya," tutur Mathur.
Dia berharap PMII tetap konsisten untuk menginstruksikan semua kadernya turun menyuarakan penolakan revisi UU KPK di setiap daerah.
"Saran saya alangkah lebih baik jika meniupkan sebuah tuntutan bersama dan ditandatangani semua anggota DPRD Jawa Timur," tuturnya.
Mahasiswa yang tergabung dalam PMII berusaha masuk ke DPRD Jatim (Foto: Tagar/Adi Suprayitno).Hal senada dikemukakan Hadi Dediansyah. Hadi menilai kenaikan iuran BPJS dan revisi undang-undang KPK kurang tepat untuk saat ini. Dia menilai, jutaan peserta BPJS yang sakit nyata masih banyak yang belum tertangani dengan baik, utamanya pada masyarakat kelas bawah.
Sementara mengenai Revisi UU KPK oleh Presiden Jokowi, Hadi sepakat untuk menolaknya. Lembaga antirasuah menurut dia harus tetap hidup. Dia menilai revisi UU apabila diteruskan justru akan melemahkan KPK. "Kami akan bawa usulan ini ke pimpinan dewan," ujarnya. []
