BKN Perkuat Rancangan Sistem Merit

BKN institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem ASN merancang manajemen sistem informasi ASN
Gedung Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (Foto: bkn.go.id)

Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merancang pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN). BKN sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem  ASN  sedang merancang manajemen sistem informasi ASN yang disebut dengan SI-ASN. 

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan, mengatakan pembangunan sistem ASN nasional dilakukan bertujuan untuk mengimplementasikan amanat UU ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS. "Untuk mencegah proses pelaksanaan sistem merit yang keliru, salah satunya persoalan peluang transanksi pengisian jabatan," kata Ridwan kepada “Tagar” (23/8/2019).

Sebagai informasi, sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

Ridwan mengungkapkan jika merujuk pada aspek serta implementasi serta pengawasan sistem merit, ada dua sasaran pembangunan SI-ASN. 

Pertama, untuk menginternalisasi target tata kelola pemerintahan yang bersih, efektf, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Perpres 95/2018, khususnya tentang satu data ASN atau integrasi data ASN yang dimandatkan kepada BKN.

Kedua, sistem ini akan digunakan untuk fokus penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sesuai Perpres 54/2018.

"Dari perspektif pencegahan korupsi SI-ASN akan dimanfaatkan untuk transparansi pengisian jabatan di lingkup instansi pusat dan daerah guna meminimalisasi peluang transaksi," tuturnya. Humas BKN ini menyebut target utama adalah untuk mereduksi peluang transaksi jabatan yang beberapa kali menjadi temuan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

"BKN ini ‘kan sebagai bagian dari lembaga yang ikut bertanggung jawab dalam program Stranas PK. BKN juga diberikan mandat untuk menjalankan aksi penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi," katanya.

Hari ini, rencananya Deputi BKN Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Suharmen, akan menyampaikan Evaluasi Semester I Pelaksanaan Stranas PK bersama KPK, di Manado, Sulawesi Utara. Hal ini juga berkaitan dengan SI-ASN. []

Berita terkait
Pelamar Membludak, BKN Jabar Imbau CPNS Pilih Formasi Kosong
Jumlah CPNS wilayah Jabar hampir dua juta pelamar, dan ini akan terus bertambah menjelang penutupan pendaftaran.
Disuruh Suami, PNS Medan Selundupkan Sabu Dalam BH
Kecintaan kepada suami, membuat seorang PNS di RS Pirngadi Medan Sri Erita Mulyanti alias Upik melakukan perintah suaminya, Dedy Supriyono.
Jokowi Beri Satyalancana Karya Satya ke 150 ASN Jatim
Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada 150 Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.