Bima Arya Ungkap Kajian Wacana Provinsi Bogor Raya

Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan opsi-opsi yang berkembang mengenai wacana perubahan Bogor menjadi provinsi. Hal ini dikaji akademisi IPB.
Walikota Bogor Bima Arya (kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan). (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati).

Bandung - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menerangkan rencana pemekaran Kota Bogor untuk membentuk Provinsi Bogor Raya masih harus menunggu kajian akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB). Ditargetkan, hasilnya akan diumumkan akhir tahun ini.

“Kita kaji secara internal dulu, baru disampaikan ke semua pihak. Tetapi yang pertama akan kita sampaikan lebih dulu ke Gubernur Jawa Barat, baru yang lainnya, termasuk ke DPRD. Kita tunggu saja, akhir tahun ini bisa selesai,” kata Bima di Bandung, Selasa 20 Agustus 2019.

Kajian akademis yang dilakukan, kata Bima, berupa menganalisa pilihan solusi yang dinilai cocok untuk mengatasi masalah ledakan penduduk di Kota Bogor, yang tiap tahunnya terus meningkat sekitar 1-2 juta penduduk per tahun.

“Konteksnya adalah perkembangan Kota Bogor harus diantisipasi. Bagaimana mengatasi perkembangan pertumbuhan penduduk yang cepat ini. Jabar saja setiap tahun tambah 2 juta, Bogor pun begitu. Maka harus ada solusi untuk masalah itu,” tuturnya.

Dari beberapa pilihan solusi, politikus PAN ini mengatakan, ada empat opsi penting. 

Pertama, rencana perluasan wilayah yang ada di kabupaten, masuk ke wilayah Kota Bogor. Kedua, memperkecil rentang administrasi. Opsi ketiga, yakni membentuk Provinsi Bogor Raya.

“Opsi lain, tidak usah membentuk provinsi baru karena dinilai Gubernur Jawa Barat tidak relevan, tetapi cukup dengan pemekaran atau meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Provinsi Jawa Barat,” ujar Bima.

Ia mencontohkan seperti yang pernah dilakukan Cirebon dan Kuningan, serta Brebes, yang meningkatkan koordinasi dan komunikasi untuk bersepakat mengatasi pertumbuhan penduduk serta masalah lainnya.

Menurut pria berusia 46 tahun ini, banyak opsi hingga kini sedang dikaji mendalam oleh IPB. Bima memandang, bisa saja hasil kajiannya merekomendasikan pemekaran atau membentuk provinsi baru atau rekomendasi lainnya.

“Kita juga saat ini sedang menanti kajian hukumnya. Intinya, ya tergantung hasil kajian akademis nanti,” kata dia.

Bima menambahkan, dari beberapa alternatif pilihan sementara yang telah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, telah disampaikan bahwa Kang Emil tidak setuju apabila Kota Bogor memisahkan diri dari Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat lebih menyetujui opsi pemekaran, yaitu penambahan wilayah yang belum masuk Kota Bogor menjadi bagian dari wilayah Kota Bogor.

“Sebenarnya wacana ini sudah lama beredar di warga Kota Bogor. Warga mendesak karena sekarang Kota Bogor sudah sesak, kita terkecil wilayahnya setelah Cimahi. Apapun opsinya, nanti akan tunggu hasil kajian saja,” ujar Bima. []

Baca juga: MUI Berantas Islam Radikalisme yang Mengakar di Bogor

Berita terkait
Wali Kota Depok Lebih Suka Jakarta, Bukan Bogor
Jika bisa memilih, Wali Kota Depok Mohammad Idris akan bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta ketimbang Provinsi Bogor Raya.
Kang Emil: Bentuk Provinsi Bogor Raya Tidak Relevan
Ridwan Kamil menyetujui daerah pemekaran Bogor Raya namun tidak setuju dengan pembentukan Provinsi Bogor. Ia menilai lebih penting pemekaran desa.
Layakkah Bogor Jadi Ibu Kota Negara?
Pernyataan Bupati Bogor, Ade Yasin yang menyatakan Bogor bisa dijadikan ibu kota Negara Indonesia, menuai perhatian masyarakat.