BG Hadir di Acara PDIP, Denny: BIN Tidak Netral

Kuasa hukum 02 menuduh Polri dan BIN tak netral dalam Pilpres 2019. Pengakuan kapolsek di Jabar dan hadirnya Ka BIN di acara PDIP
Budi Gunawan dan Megawati (Foto: Antara)

Jakarta - Denny Indrayana menuduh Polri dan BIN tidak netral dalam Pilpres 2019. Ada bukti pengakuan seorang kapolsek di Jawa Barat dan hadirnya Kepala BIN di acara PDI Perjuangan.

Tuduhan itu dilontarkan Denny Indrayana saat membacakan dalil permohonan Prabowo-Sandi, dalam sidang pendahuluan perkara sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 14 Juni 2019.

Menurut Denny, salah satu bukti peran polisi adalah adanya pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Salman Azis. Pengakuan itu sempat ramai diberitakan, namun kemudian laporannya dicabut.

Artikel lainnya: Sidang di MK, BW: Ini 2019 'Boy', Bukan 2014

"Itu tidak berarti serta merta pengakuannya menjadi salah. Karena hal itu dapat juga merupakan indikasi bahwa pengakuan adalah benar. Namun yang bersangkutan mendapatkan tekanan sehingga terpaksa mencabut pengakuannya," kata Denny, dikutip dari Antara.

Pengakuan tersebut dinilai sebagai fenomena puncak gunung es dan bukan satu-satunya yang terjadi.

"Ada indikasi tidak netralnya Polri setelah adanya informasi bahwa Polri membentuk kekuatan dukungan hingga ke desa untuk mematangkan dukungan sekaligus menguatkan strategi pemenangan Paslon 01," ucap Denny.

Selanjutnya Denny menyebutkan indikasi tidak netralnya BIN setelah Kepala BIN Budi Gunawan hadir dalam perayaan ulang tahun PDI Perjuangan, sementara Budi tidak datang dalam perayaan ulang tahun partai lainnya.

"Hal ini jelas bertentangan dengan UU Kepolisian Negara, UU BIN, dan UU Pemilu yang menuntut baik Polri dan BIN selalu menjaga netralitasnya dan tidak memihak pada paslon mana pun," ujar Denny.

Artikel lainnya: Instagram Down, Bukan Karena Sidang MK

Anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi itu menuding Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena melibatkan BIn dan Polri. Sehingga kedua lembaga negara ini kehilangan netralitas.

"Untuk dipahami bahwa ketidaknetralan Polri dan BIN adalah kecurangan yang TSM karena melibatkan aparatur pemerintah negara yang direncanakan di seluruh Indonesia," ujar Denny.

Secara langsung atau tidak langsung, menurut dia, hal ini telah menciptakan ketidakseimbangan ruang, hingga akhirnya paslon 02 bukan hanya berkompetisi dengan paslon 01, tapi juga dengan Presiden Indonesia.[]

Berita terkait
0
Elon Musk Sebut Pabrik Mobil Baru Tesla Rugi Miliaran Dolar
Pabrik mobil baru Tesla di Texas dan Berlin alami "kerugian miliaran dolar" di saat dua pabrik kesulitan untuk meningkatkan jumlah produksi