Jakarta - Berbeda dengan Amien Rais, Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan keinginan untuk bergabung dalam koalisi Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tanpa memberikan syarat apa pun. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP PAN Bara Hasibuan.
Partai besutan Amien Rais ini menghormati Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dan mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia.
Baca juga: Amien Rais Sindir Halus Jokowi-Ma'ruf Amin
"Posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan, karena kami menghormati Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Mereka mendapatkan mandat dari rakyat yang menilai lebih baik memimpin Indonesia lima tahun ke depan," kata Bara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2019, dikutip Antara.
Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga presiden memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet dan menempatkan orang di posisi kursi menteri sebagai pembantu presiden.
Menurut dia, presiden terpilih memiliki hak apabila menginginkan partai politik lain bergabung dalam pemerintahan agar lebih kuat, dan tidak masalah ketika menilai tidak butuh adanya penambahan partai dalam koalisi.
"Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut, dan kami tidak mengajukan syarat apa-apa. Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial," ujarnya.
Menurut dia, ide power sharing 55-45 persen suara itu atas nama kelompok, sedangkan koalisi BPN Prabowo-Sandi sudah dibubarkan.
Baca juga: Isi Perbincangan Prabowo dan Jokowi Menurut Amien Rais
Bara mengatakan, PAN benar-benar ingin bergabung untuk membantu Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, membantu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia serta melaksanakan janji kampanye.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sempat berbicara tentang syarat rekonsiliasi. Selain menyamakan presepsi mengenai program Indonesia ke depan, Amien berbicara soal pembagian porsi 55-45.
"Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platformnya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya," ucapnya dalam sambutan acara 'Muhasabah dan Munajat untuk Negeri' di gedung Dakwah, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019.[]
Baca juga: Disebut Amien Rais Rabun Ayam, Ini Kata PAN
