Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menerapkan apliasi e-RK (elektronik-Remunerasi Kinerja) bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) mulai awal Oktober 2019.
Aplikasi ini diterapkan karena sekitar 20 persen ASN di Jawa Barat belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang harus dikerjakan.
Menurut Gubernur Ridwan Kamil, aplikasi e-RK ini wajib bagi para ASN di Jawa Barat. Nantinya, setiap ASN mengisi laporan harian tugas yang telah dikerjakannya.
"Apa yang diisi, apa yang dikerjakan, nyambung tidak terhadap tupoksinya. Kemudian memberikan bukti lampiran. Orang malas pasti tidak bisa mengisi, karena tidak tahu apa yang harus dideskripsikan," tuturnya di Bandung, Rabu 2 Oktober 2019.
Selain wajib diisi setiap hari, pengisian e-RK ini pun memiliki bobot poin yang terakumulasi setiap harinya. Poin ini nantinya akan berimbas pada tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang akan diterima masing-masing ASN.
"Kalau poinnya benar dan tinggi, maka tunjangannya lebih tinggi, begitupun sebaliknya. Itu akan dimulai Oktober ini," jelas dia.
Saya berharap hasil survei yang akan dilakukan tahun ini akan menunjukkan perubahan positif yang signifikan
Mengingat cukup besarnya ASN di Jawa Barat masih belum memahami tupoksi, menurut dia itu sangat menghambat birokrasi aparatur dan memperlambat kinerja, sehingga berdampak pada kurangnya pelayanan kepada masyarakat.
"Merespons survei nasional itu, salah satunya kita memulai yang namanya aplikasi e-RK ini," ujar dia.
Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB RI Didid Noordiatmoko membenarkan, dari hasil survei yang dilakukan instansinya di Jawa Barat pada 2018 lalu membuktikan rata-rata 20 persen ASN Jawa Barat belum memahami tupoksi masing-masing.
"Secara garis besar kondisi tahun lalu di Jawa Barat, baik provinsi maupun kabupaten kota, rata-rata sekitar 20 persen pegawai belum memahami apa yang harus dia kerjakan sehari-hari. Harapannya, survei yang akan kami lakukan di tahun ini (2019) akan memberi hasil yang lebih baik," tutur dia.
Pasca hasil survei beberapa rekomendasi telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, salah satunya meminta setiap atasan langsung me-refresh setiap bawahannya tentang tugas-tugas yang bersangkutan. Sehingga mereka tahu apa yang harus dikerjakan, untuk apa dia bekerja, dan apa ukuran keberhasilannya.
"Saya berharap hasil survei yang akan dilakukan tahun ini akan menunjukkan perubahan positif yang signifikan," tutur dia. []
