Bebani APBD, Pemprov Jabar Panggil Para Dirut BUMD Berkinerja Buruk

“Kalau tetap saja tidak mampu meningkatkan PAD, buat apa ada BUMD-BUMD itu?” tukas Uu.
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum berencana akan memanggil seluruh dirut dan komisaris BUMD berkinerja buruk. (Foto: Tagar/Fitri Rachmawati)

Bandung, (Tagar 28/9/2018) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana akan memanggil segera para komisaris dan direktur utama seluruh BUMD Jabar yang berkinerja buruk.

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban terkait banyaknya penyertaan modal yang sudah dikucurkan Pemprov Jabar tetapi sampai saat ini rerata BUMD tidak banyak berkontribusi terhadap PAD justru membebani APBD.

“Jadi, rencananya dalam minggu depan saya akan memanggil seluruh komisaris dan direktur utama BUMD Jabar yang berkinerja buruk. Nantinya pertemuan tersebut lebih ke meminta pertanggungajawaban mereka dan komitmen mereka terhadap kewajibannya untuk bisa menambah PAD bukan membebani APBD,” tutur Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum saat ditemui usai Rapat Paripurna,  Pengesahan APBD-P 2018 di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (28/9/2018).

Selain meminta pertanggungjawaban, jelas Uu, Pemprov Jabar rencananya setelah para direktur dan komisaris BUMD Jabar yang berkinerja buruk memaparkan kinerjanya selama satu atau lima tahun belakang termasuk hasil evaluasinya.

Dirinya akan meminta fakta integritas mereka (direktur utama dan komisaris) untuk bisa memperbaiki kinerja BUMD dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Nanti akan kita lihat dan dengar penjelasan terkait permasalahan atau kendala yang tengah dihadapi BUMD karena bisa saja dari BUMD-nya atau justru dari Pemerintah Provinsi Jabar sendiri.

“Lebih ke ekspos mereka atas permasalahan yang tengah dihadapi BUMD-BUMD tersebut, khususnya pertanggungjawaban modal yang sudah diberikan Pemprov Jabar setiap tahunnya dengan nominal yang cukup sigifikan (besar) itu ke mana saja,” jelasnya.

Siap Dicopot

Apabila setelah satu kali kesempatan memperbaiki kinerja BUMD tetap saja hasilnya mengecewakan atau tetap merugi. Maka, dengan terpaksa Pemprov Jabar akan mencopot mereka atau meminta kepada DPRD Jabar untuk dibubarkan saja. Sebab, adanya BUMD dengan penyertaan modal yang cukup fantastis tidak berbanding lurus dengan deviden untuk berkontribusi terhadap PAD Pemprov Jabar.

“Kalau tetap saja tidak mampu meningkatkan PAD, buat apa ada BUMD-BUMD itu (yang berkinerja buruk). Nanti kita bisa dicopot (dirotasi) atau memang dibubarkan atas persetujuan DPRD karena ini peraturan DPRD tentang lahirnya perusahaan,” tegas Uu.

Namun demikian, kata Uu, rencana tersebut akan dilakukan setelah melihat hasil pertemuan dengan para direktur atau komisaris BUMD yang ada di Jabar, khususnya yang berkinerja buruk seperti PT Jasa Sarana dan sebagainya.

“Untuk detail BUMD-BUMD mana saja, saya belum begitu hapal rinciannya yang jelas dari hasil laporan terkait BUMD yang berkinerja buruk akan kita panggil segera, dan tidak untuk Bank BJB karena BUMD ini berkinerja baik,” ujarnya.

Adapun pemanggilan BUMD ini, tambah Uu, sudah diketahui atau disetujui oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan justru atas instruksi langsung Gubernur Jabar agar segera melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi BUMD-BUMD di Jabar.

“Kang Emil sudah memberikan kewenangan kepada Kami untuk  mengadakan pengawasan dan pengendalian. Tetapi Kami belum action karena harus mengetahui langsung permasalahan BUMD di Jabar ini. Untuk itu, kami akan panggil mereka minggu depan untuk dimintai pertanggungjawabannya. Memang diakui BUMD di Jabar lebih banyak berskala besar dibandingkan di kabupaten. Tetapi hal tersebut bukan alasan untuk mampu memberikan deviden,” tutupnya.

Sementara itu Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mendukung atas rencana Pemerintah Provinsi Jabar yang akan memanggil para direktur utama dan komisaris BUMD-BUMD di Jabar yang berkinerja buruk, dan akan mendorong rencana pemanggilan tersebut dilakukan secepatnya.

“Iya bagus, saya akan dukung rencana pemanggilan tersebut. Karena kita lihat PAD kita lebih banyak ditopang oleh pajak khususnya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Ke depannya harus mulai banyak BUMD lain selain BJB yang memberikan deviden yang mampu berkontribusi terhadap PAD kita,” tuturnya.

Jadi bukan BUMD sektor keuangan saja yang berkontribusi terhadap PAD Pemerintah Provinsi Jabar, tetapi harus ada seperti BUMD sektor infrastruktur dan lainnya. Sehingga, BUMD yang ada tidak lagi membebani APBD Jabar lagi justru ke depannya diharapkan mampu berkontribusi terhadap PAD.

“Dan tentunya, Dewan meminta komitmen para BUMD ini untuk bisa mulai memperbaiki kinerjanya,” jelasnya.

Adapun untuk rencana pencopotan direktur utama BUMD yang berkerja buruk, Ineu mengatakan hal tersebut harus melalui proses evaluasi terlebih dahulu. Apabila dari hasil evaluasi yang dilakukan ternyata memang tidak layak dipertahankan maka pencopotan merupakan solusi terbaik. []

Berita terkait